Mobil Listrik AS yang Pakai Baterai China Tak Dapat Insentif Pajak

Jakarta, MI – Pada hari Jumat (1/12), Amerika Serikat (AS) mengusulkan aturan untuk menentukan jenis kendaraan listrik (EV) yang dapat menerima insentif pajak. AS juga melarang kendaraan yang menggunakan baterai atau mineral lain yang disuplai oleh China atau negara lain yang tidak disukai AS.

Dikutip dari AFP, pembatasan-pembatasan itu menentukan jenis kendaraan energi bersih mana yang memenuhi persyaratan untuk mendapat subsidi hingga $7.500 atau sekitar 115,6 juta rupiah dengan kurs saat ini. Pembatasan ini sesuai dengan Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang disahkan oleh Presiden Joe Biden. Undang-undang federal itu dimaksudkan untuk mempromosikan produksi energi dalam negeri yang berkelanjutan.

Hanya sekitar 20 dari lebih dari 100 kendaraan listrik di pasar AS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit pajak. Jumlah tersebut akan berkurang lagi ketika aturan ini berlaku.

Jika baterai energi bersih masuk perakitan yang dimiliki oleh "entitas asing yang menjadi perhatian," pemilik mobil itu akan segera didiskualifikasi untuk mendapat keringanan pajak dari pemerintah AS, mulai 2024.

Aturan baru itu menarget perusahaan-perusahaan yang didirikan atau berkantor pusat, antara lain di China, Rusia, Korea Utara dan Iran. Perusahaan-perusahaan yang 25 persen kepemilikan ekuitasnya atau posisi dewan perusahaan dikuasai negara-negara tersebut, juga tidak berhak mendapat keringanan pajak AS.

Mulai tahun 2025, subsidi tidak lagi akan diberikan kepada kendaraan listrik yang dibuat dari mineral penting seperti litium, nikel, dan kobalt yang ditambang atau diproses oleh "perusahaan asing yang menjadi perhatian".

Selama beberapa minggu, para pemimpin industri otomotif dapat memberikan komentar tentang peraturan tersebut. Peraturan itu masih dapat diubah sesuai dengan rekomendasi para pelaku sektor industri di Amerika Serikat. (Ran)