Vilnius, MI– Peta politik Lithuania kembali berguncang. Perdana Menteri Inga Ruginiene resmi mengundurkan diri bersama seluruh kabinetnya setelah perubahan besar dalam koalisi pemerintahan, Selasa (23/6/2026).
Keputusan ini membuka jalan bagi Lithuania untuk memiliki perdana menteri ketiga dalam kurun waktu hanya dua tahun.
Langkah mundur Ruginiene dipicu pecahnya koalisi yang selama ini dipimpin Partai Sosial Demokrat. Partai tersebut memutuskan mengakhiri kerja sama dengan partai populis Nemuno Ausra yang terus diterpa kontroversi terkait mantan pemimpinnya, Remigijus Zemaitaitis.
Zemaitaitis sebelumnya dijatuhi denda 5.000 euro oleh pengadilan Lithuania setelah dinilai menghasut kebencian terhadap komunitas Yahudi serta meremehkan kejahatan Nazi dan tragedi Holocaust melalui sejumlah unggahan media sosial dan pernyataan publik. Kasus tersebut kini masih bergulir di tingkat banding.
Berakhirnya koalisi lama memaksa pemerintahan Ruginiene meletakkan jabatan sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku. Presiden Lithuania Gitanas Nauseda diperkirakan akan meminta kabinet saat ini tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Meski meninggalkan jabatannya, Ruginiene menyampaikan pesan optimistis kepada para menteri.
"Terlepas dari segala kesulitan, kita memiliki banyak hal yang patut dibanggakan, dan masing-masing dari Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan negara kita serta peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Ruginiene.
Setelah berpisah dengan Nemuno Ausra, Partai Sosial Demokrat bergerak cepat membangun aliansi baru dengan dua partai kiri-tengah lainnya. Koalisi anyar itu kini menguasai 75 dari 141 kursi parlemen Lithuania, cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Nama yang paling kuat disebut akan menggantikan Ruginiene adalah pemimpin Partai Sosial Demokrat, Mindaugas Sinkevicius. Sesuai aturan, Presiden Nauseda memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan calon perdana menteri kepada parlemen.
Jika mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen, Sinkevicius akan diberi waktu hingga dua pekan untuk menyusun kabinet dan program kerja sebelum kembali dimintakan persetujuan parlemen.
Pergantian pemerintahan ini juga berpotensi mengubah arah diplomasi Lithuania. Koalisi baru mengisyaratkan keinginan membangun hubungan yang lebih pragmatis dengan China setelah beberapa tahun terakhir hubungan kedua negara berada dalam tensi tinggi.
Dalam dokumen koalisi, para mitra pemerintahan menyatakan dukungan terhadap pemulihan dialog diplomatik dan perluasan kerja sama ekonomi dengan Beijing. Namun mereka menegaskan komitmen Lithuania terhadap Uni Eropa, NATO, serta kemitraan strategis dengan Taiwan tetap tidak berubah.**
