KPK Tetapkan Ketua DPD PAN Subang sebagai Tersangka Suap

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 23 November 2022 13:31 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Harian DPD PAN Subang Suherlan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018. Penetapan tersangka terhadap Suherlan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, yang menjerat anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi PAN Sukiman; Plt. Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba; dan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya. "KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan tersangka SL, Tenaga Ahli DPR Fraksi PAN dan saat ini menjabat Ketua Harian DPD PAN Subang," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/11). KPK menahan Suherlan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. "Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SL selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 November 2022 sampai 11 Desember 2022," jelasnya. Dalam perkara ini, Suherlan diduga turut serta membantu mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Pengunungan Arfak. Suherlan diduga turut kecipratan uang suap pengurusan DAK untuk Kabupaten Pengunungan Arfak. Ia diduga menerima sebesar Rp 800 juta bersama-sama dengan mantan pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya. Atas perbuatannya itu, Suherlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Topik:

PAN KPK Korupsi tersangka suap

Berita Sebelumnya

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Pengacara Lukas Enembe

Berita Selanjutnya

Kasus Suap Rektor Unila, KPK Periksa Dua Bupati Lampung

Berita Terkait

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

2 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

2 jam yang lalu

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado (LM), Siman Bahar alias Bing Kin Phin (Foto: Istimewa)

Perusahaan Milik Siman Bahar jadi Tersangka Korporasi Korupsi Anoda Logam dengan Antam

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ternyata Sudah Periksa Eks Dirut Antam Arie Prabowo terkait Kasus Anoda Logam

4 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ulik Pejabat Antam soal Kerja Sama Anoda Logam

6 jam yang lalu