KPK Cari Bukti TPPU Lukas Enembe 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 3 Desember 2022 15:43 WIB
Jakarta, MI - Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya tak hanya mengusut dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, akan tetapi aset bernilai ekonomis yang diduga didapat dari praktik korupsi juga akan dikejar. "Tiap proses penyidikan perkara yang dilakukan KPK kami telusuri informasi dan datanya terkait dengan perkara dimaksud, termasuk terkait informasi aset ataupun barang-barang bernilai ekonomis yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," kata Ali, Sabtu (3/12). Ali mengatakan pengusutan aset ini bisa berujung pada penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apalagi, KPK saat ini berupaya mengoptimalkan pengembalian aset atau asset recovery. Namun, KPK tak mau gegabah menerapkan pasal tersebut. Mereka kini fokus untuk mencari bukti terlebih dahulu dengan memanggil sejumlah saksi. "Kebijakan KPK saat ini tidak hanya fokus pada aspek pemenjaraan pidana badan bagi para pelaku korupsi tapi juga mengoptimalkan asset recovery," tegasnya. "Nah, satu di antara instrumen yang bisa digunakan adalah (pasal, red) Tindak Pidana Pencucian Uang karena tentu kita bisa telusuri lebih jauh aliran uang tersebut apakah kemudian dapat ditemukan fakta hukum telah berubah (uang, red) ke aset yang bernilai ekonomis," sambung Ali. Sebagaimana diketahui, bahwa Lukas Enembe telah ditetapkan KPK sebagai tersangka namun belum ditahan. Dalam pengusutan dugaan korupsi ini, penyidik terus memanggil sejumlah saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah swasta bernama Mustakim. Dalam pemeriksaan yang digelar pada Rabu, 23 November dia ditanyai penyidik soal pembelian berbagai aset yang dilakukan Lukas. Selain itu, penyidik juga memeriksa Bendahara PT Tabi Bangun Papua, Meike dan Pegawai PT Tabi Bangun, Willcius. Kedua saksi ini dimintai keterangan terkait uang yang digunakan Lukas untuk kepentingan pribadinya. #Dugaan TPPU Lukas Enembe

Topik:

KPK Lukas Enembe

Berita Sebelumnya

KPK Periksa 2 Saksi Kasus Lelang Proyek Infrastruktur Provinsi Papua

Berita Selanjutnya

Anggota Polisi Ini Bongkar Praktik Mutasi Tak Sesuai Prosedur, Harus Bayar!

Berita Terkait

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

8 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

8 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu