Bupati Pemalang Nonaktif Didakwa Terima Suap Rp 7,57 Miliar

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Desember 2022 20:25 WIB
Jakarta, MI - Bupati Pemalang nonaktif, Mukti Agung Wibowo, didakwa telah menerima suap dan gratifikasi terkait promosi dan mutasi jabatan atau lelang jabatang di lingkungan pemerintah daerah tersebut yang totalnya mencapai Rp7,57 miliar. Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, mengatakan, Mukti Agung Wibowo dijerat dengan dakwaan alternatif kumulatif. Menurut jaksa, terdakwa Mukti Agung Wibowo menerima uang suap lelang jabatan di Pemkab Pemalang itu dalam dua kesempatan yang berbeda, yakni saat pejabat yang memperoleh jabatan itu belum dilantik dan sesudah pelantikan. “Uang-uang tersebut diberikan melalui orang dekatnya, Adi Jumal Widodo, yang diadili dalam berkas terpisah,” kata Joko, Selasa (27/12). Adapun empat pejabat pemberi suap yang juga diadili dalam perkara tersebut masing-masing Penjabat Sekda Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto, Kepala Dinas Kominfo Pemalang Yanuarius Natbani, serta Kepala Dinas PUPR Pemalang Muhammad Saleh. Gatifikasi yang diterima terdakwa, kata dia, totalnya mencapai Rp 6,014 miliar. Jaksa menyebut gratifikasi tersebut berasal dari para pejabat eselon III dan IV yang memperoleh promosi, kepala sekolah, hingga uang operasional yang berasal dari berbagai dinas. Perbuatan terdakwa dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dakwaan tersebut, persidangan akan kembali di gelar pekan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Topik:

KPK Suap Bupati Pemalang

Berita Sebelumnya

Mahfud Sebut Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat, Pengamat: Baginya Nyawa Orang Itu Murah

Berita Selanjutnya

Tembak Brigadir Yosua Atas Perintah Sambo, Bharada E Tak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban!

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

6 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

6 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

7 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

8 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

9 jam yang lalu