Kejagung Tegaskan Pemanggilan Eks Mendag Lutfi Terkait Kasus Korupsi CPO Tak Ada Politisasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 30 Juli 2023 16:00 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pemanggilan terhadap mantan Menteri Perdagangan M Lutfi dalam kasus korupsi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng pada 1 Agustus nanti, tidak ada unsur politisasi. "Belakangan ini setiap penanganan perkara besar selalu dikaitkan dengan politisasi, yang kebetulan tahunnya lagi tahun politik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Minggu (30/7). Menurut Ketut, pemanggilan M Lutfi pada pekan depan maupun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada beberapa waktu lalu merupakan upaya pengusutan kasus korupsi. "Yang jelas apa yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah murni penegakan hukum, mulai dari kasus BTS sampai pada kasus CPO Migor," katanya. Soal pemanggilan Airlangga Hartarto, kata dia, itu bukan tiba-tiba dipanggil tanpa alasan dan tanpa proses. "Tetapi dengan adanya Putusan MA yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap terhadap 5 terpidana yang sudah dihukum," ungkapnya. Oleh karena itu, Ketut meminta agar pemanggilan Airlangga Hartarto dan M Lutfi bukan karena politisasi. Kejagung menyebut pemanggilan tersebut untuk membuktikan terkait kasus ekspor CPO. "Pemanggilan AH (Airlangga Hartarto dan ML (M Lutfi) sama sekali tidak ada kaitannya dengan politisasi, murni adalah untuk keperluan pembuktian, jangan kait-kaitkan kami ke ranah politik," jelasnya "Yang jelas pegangan penyidik sepanjang untuk membuat terang peristiwa hukum dan untuk kepentingan penyidikan siapapun bisa dipanggil untuk memberikan keterangan," imbuhnya.

Topik:

Kejagung korupsi cpo Eks Mendag Lutfi

Berita Sebelumnya

MAKI Nilai Tak Ada Prestasi yang Bisa Diharapkan dari Pimpinan KPK

Berita Selanjutnya

Hemm...! Belum Apa-apa KPK Sudah Minta Maaf

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Iwan Ginting (Foto: Dok MI/Istimewa)

Iwan Ginting Dicopot dari Jabatan Kasubdit di Jamintel Kejagung, Bagiamana Status Hukumnya di Kasus Jaksa Azam?

10 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dishut Sultra) di Jalan Tebaununggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Kamis (16/10/2025)

Kejagung Angkut Berkas Kasus Tambang Usai Geledah Kantor Dishut Sultra

16 Oktober 2025 17:18 WIB

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Disebut Tutupi Keterlibatan Eks Kajari Jakbar di Kasus Jaksa Azam, Komjak Dimana?

16 Oktober 2025 14:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung Didesak Periksa Bupati Muna Barat soal Perambahan Hutan oleh PT AMI dan Amindo

15 Oktober 2025 16:34 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Selama 11 Jam, Nadiem: Kebenaran Akan Terbuka

15 Oktober 2025 14:49 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Serahkan Penetapan Status Buron Silfester ke Kejari Jaksel

15 Oktober 2025 14:31 WIB