Kejagung Dalami Peran Mantan Dirjen Dagri di Kasus Korupsi CPO

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 Agustus 2023 21:09 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit periode Januari 2022 sampai dengan April 2022. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (1/8). Selain Oke, penyidik juga memeriksa saksi lain yaitu Risdianto Simamora (RS) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Matthew Air Nusantara. "Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai dengan April 2022," kata Ketut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung membuka peluang untuk konfrontasi keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terkait kasus mafia minyak goreng. "Kalau Pak Airlangga itu kan kemarin diperiksa mengenai korporasi tersangka Wilmar, nah kebijakan dia ketika minyak goreng langka, arahan dia, ada enggak irisannya dengan perbuatan melawan hukum yang sudah diputus. Tahu irisan? Kalau ternyata (irisan) sama dia, 55-56 (Pasal kerja sama) sama-sama dia. Memang kehendak dia. Itu yang lagi diuji," tutur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kejagung, Jakarta Selatan, Jum'at (28/7). Atas dasar itu, lanjut Febrie, penyidik memandang perlu adanya pemeriksaan kembali antara Airlangga Hartarto dan Muhammad Lutfi. "Contohnya ini kan antara dua pejabat nih. Kita harus periksa juga Mendag dengan dia Menko nya. Kalau perlu ini harus konfrontasi mana kebijakan yang benar sebenarnya yang terkait dengan pidana 55-56 yang sudah putus (di pengadilan)," jelas dia. "Bisa, bisa, bisa (dikonfrontir). Misalnya penyidik masih lihat jadwal lah. Umpamanya pemeriksaan Lutfi dulu, nah ini putusnya yang mana ini. Tapi kalau enggak jelas juga langkah terakhir konfrontasi," sambungnya. Febrie yakin, antara Airlangga Hartarto dengan Muhammaf Lutfi memiliki singgungan produk kebijakan terkait kasus mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejagung. "Pasti satu garis dia. Siapa yang berperan harus diuji. Yang jelas ada kebijakan saat itu sehingga barang jadi kosong karena ekspor keluar semua, yang di pengadilan sudah diputus bahwa ternyata memang ini ada permainan," tandasnya. #Korupsi CPO

Topik:

Kejagung minyak goreng korupsi cpo

Berita Sebelumnya

KPK Siapkan Kasasi Vonis Bebas Hakim Nonaktif Gazalba Saleh

Berita Selanjutnya

Panji Gumilang Terancam 10 Tahun Penjara

Berita Terkait

Hukum
Massa dari Penyelamat Negara Demi Kemakmuran Rakyat (Pendekar) menggelar aksi damai di Gedung Kejaksaan Agung. Massa Pendekar ini mendesak Kejaksaan Agung membabat habis mafia tambang di Konawe Utara. Senin (6/10/2025)

Tangkap Mafia Tambang di WIUP PT  Bososi Pratama Konut!

6 jam yang lalu

Hukum
Nadiem Anwar Makarim (Foto: Dok MI)

Alat Bukti Jerat Nadiem Tersangka Tak Cukup Kuat

7 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung RI (Foto: Dok/MI)

Kejagung Periksa Petinggi Google Indonesia terkait Kasus Chromebook

16 jam yang lalu

Hukum
Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 2,2 triliun (Foto: Dok MI)

Usai Eks Dirut PLN Fahmi Tersangka di Polri, Muncul Desakan Kejagung Tuntaskan Korupsi Tower Transmisi PLN Rp 2,2 T

17 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Kejagung Usut Dugaan Penyelundupan Logam Tanah Jarang di Kasus Timah Rp 300 T

6 Oktober 2025 17:15 WIB

Hukum
Nadiem Anwar Makarim saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti Sebelum Tetapkan Nadiem Tersangka Korupsi Chromebook

6 Oktober 2025 13:30 WIB