Kejati Sultra Tetapkan Dua Tersangka Tipikor WIUP PT Antam Konawe Utara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 9 Agustus 2023 21:16 WIB
Jakarta, MI - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kembali menetapkan 2 orang tersangka yaitu RJ selaku mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) RI dan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM. “Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pertambangan Ore Nikel pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam tbk di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut),” ujar Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan, Rabu (9/8). Adapun peran tersangka RJ selaku Dirjen Minerba pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI telah memimpin rapat terbatas membahas dan memutuskan penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan yang telah diatur dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018. “Akibat pengurangan atau penyederhanaan aspek penilaian tersebut, maka PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) yang tidak lagi mempunyai deposit nikel di Wilayah IUP nya mendapatkan kuota pertambangan ore nikel (RKAB) tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton, demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitaran Blok Mandiodo, jelasnya. Kata Ade, RKAB tersebut pada kenyataannya digunakan atau dijual oleh PT. KKP dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT. Lawu Agung Mining untuk melegalkan pertambangan ore nikel dilahan milik PT Antam tbk seluas 157 hektar yang tidak mempunyai RKAB dan lahan milik PT. Antam tbk lainnya yang dikelola PT Lawu Agung Mining berdasarkan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT. Antam tbk dan Perusda Sultra. “Sedangkan, peran tersangka HJ selaku Sub Koordinator penerbitan RKAB, bersama dengan tersangka SW selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan EVT selaku evaluator serta tersangka YB selaku Koordinator RKAB telah memproses permohonan RKAB PT. KKP dan beberapa perusahaan lain disekitar blok Mandiodo tanpa mengacu pada aspek penilaian yang ditentukan oleh Keputusan Menteri ESDM No. 1806, akan tetapi mengacu pada perintah tersangka RJ berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 14 Desember 2021,” pungkasnya. Untuk diketahui, hingga saat ini penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT. Antam, PT. Lawu Agung Mining, PT. KKP dan beberapa pejabat Kementerian ESDM.

Topik:

Kejati sultra

Berita Sebelumnya

Korupsi CPO Seret Airlangga Hartarto, Kejagung Perlu Kolaborasi dengan KPK

Berita Selanjutnya

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Begini Respons Kamaruddin

Berita Terkait

Nusantara
Sekda Sultra Asrun Lio usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejati Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (14/5/2025) (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Sekda Sultra Asrun Lio Diperiksa Kejati sebagai Saksi Korupsi di Kantor Penghubung

15 Mei 2025 17:26 WIB

Hukum
Sekda Sultra Asrun Lio (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejati Sultra Periksa Sekda Asrun Lio Hari Ini, Usut Korupsi di Kantor Penghubung

14 Mei 2025 14:21 WIB

Hukum
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio (Foto: Ist)

Harta Kekayaan Sekda Sultra Asrun Lio yang Terseret Dugaan Korupsi di Kantor Penghubung

10 Mei 2025 09:52 WIB

Hukum
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio (Foto: Dok MI/Ist)

Kejati akan Periksa Sekda Sultra Asrun Lio soal Korupsi di Kantor Penghubung

10 Mei 2025 09:43 WIB

Nusantara
Kabupaten Muna Barat (Mubar) (Foto: Dok MI)

Kejati Sultra Didesak Periksa Semua Kades Muna Barat-Kadis Keuangan, DPMD dan Pertanian

18 April 2025 23:58 WIB

Hukum
Jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan penggeledahan di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Rabu (26/3/2025) (Foto: Dok MI)

Korupsi APBD 2022-2023 Sultra Naik Penyidikan, Kantor Penghubung di Jakarta Diobrak-abrik Kejati

27 Maret 2025 12:06 WIB