Jaksa Tuntut AKBP Bambang Kayun 10 Tahun Penjara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Agustus 2023 20:48 WIB
Jakarta, MI - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut  Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto, 10 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 8 bulan kurungan. Bambang Kayun  dinilai menerima suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) yang ditangani Mabes Polri. "Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Kayun dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp300 juta subsider delapan bulan penjara," kata jaksa membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (10/8). Mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp57.126.300.000. Jaksa menyebut, jika dalam jangka waktu satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap Bambang Kayun tak bisa membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita untuk menutupi kekurangan kewajiban uang pengganti. Namun jika hartanya tak mencukupi, maka diganti pidana badan lima tahun penjara. "Membebankan kepada terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp57.126.300.000" jelas jaksa. Hal memberatkan tuntutan yakni Bambang dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai seorang polisi, Bambang dinilai seharusnya berperilaku sesuai peraturan perundang-undangan. Hal memberatkan lainnya yaitu Bambang berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. "Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," ungkap Jaksa. (Wan)

Topik:

KPK Bambang Kayun

Berita Sebelumnya

Kompolnas Minta Polri Sidang Pelanggaran Etik Irjen Napoleon Bonaparte

Berita Selanjutnya

Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Truk Angkut Basarnas Dicegah ke Luar Negeri

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

12 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

12 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

12 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

18 jam yang lalu