Duduk Perkara Tersangka Ismail Thomas Anggota Komisi I DPR RI

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Agustus 2023 20:57 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI dari Farksi PDIP, Ismail Thomas (IT) yang juga mantan Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, bahwa IT membuat dokumen palsu perizinan pertambangan. “Adapun Peran Tersangka IT dalam perkara ini yaitu secara bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan,” ujarnya, Selasa (15/8). Menurutnya, tersangka diduga membuat dokumen palsu tersebut untuk mengambil alih usaha pertambangan. “Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan, dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah," katanya. Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka IT yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.” Ismail Thomas saat ini mulai ditahan selama 20 hari ke depan, sampai dengan 3 September 2023, di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan. (Wan)

Topik:

Kejagung Komisi I DPR RI Ismail Thomas PT Sendawar Jaya

Berita Sebelumnya

Tentukan Status Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Panggil Maqdir Ismail hingga Irwan Hermawan

Berita Selanjutnya

Panji Gumilang Gugat Ridwan Kamil Rp9 Triliun

Berita Terkait

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

5 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

18 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

25 Oktober 2025 15:32 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

25 Oktober 2025 15:18 WIB

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

25 Oktober 2025 14:51 WIB