Duduk Perkara Tersangka Ismail Thomas Anggota Komisi I DPR RI

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Agustus 2023 20:57 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI dari Farksi PDIP, Ismail Thomas (IT) yang juga mantan Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, bahwa IT membuat dokumen palsu perizinan pertambangan. “Adapun Peran Tersangka IT dalam perkara ini yaitu secara bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan,” ujarnya, Selasa (15/8). Menurutnya, tersangka diduga membuat dokumen palsu tersebut untuk mengambil alih usaha pertambangan. “Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan, dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah," katanya. Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka IT yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.” Ismail Thomas saat ini mulai ditahan selama 20 hari ke depan, sampai dengan 3 September 2023, di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan. (Wan)

Topik:

Kejagung Komisi I DPR RI Ismail Thomas PT Sendawar Jaya

Berita Sebelumnya

Tentukan Status Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Panggil Maqdir Ismail hingga Irwan Hermawan

Berita Selanjutnya

Panji Gumilang Gugat Ridwan Kamil Rp9 Triliun

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

20 jam yang lalu

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

4 Oktober 2025 13:21 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Dok MI)

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

2 Oktober 2025 20:45 WIB

Hukum
Tamron alias Aon (Foto: Dok MI)

42 Ribu Ton Mineral Senilai Rp 216 M Milik Tamron Disita Kejagung

2 Oktober 2025 18:47 WIB