Tentukan Status Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Panggil Maqdir Ismail hingga Irwan Hermawan

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Agustus 2023 20:18 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa 6 orang untuk menentukan status uang Rp 27 miliar yang dikembalikan oleh Maqdir Ismail, pengacara salah satu terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan. "Pada hari Jumat (18/8), kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan status uang Rp 27 miliar. Yang akan kami lakukan pemeriksaan secara konfrontir," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam kenferensi pers di gedung bundar Jampidsus Kejagung, Selasa (15/8) malam. "Ada beberapa orang yang kita panggil. Ada enam orang yaitu, Irwan, Anang, Andika, Dasril, Maqdir, dan Rosi," tambah Ketut. Sebelumnya, Maqdir Ismail diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini. Maqdir Ismail menyatakan bahwa duit yang setara dengan 1,8 juta dolar AS itu diserahkan oleh seorang swasta beberapa waktu lalu. Dia sebenarnya sudah berencana mengembalikan uang itu ke Kejagung. [caption id="attachment_554157" align="alignnone" width="1600"] Kuasa Hukum Irwan Hermawan, Maqdir Ismail menyerahkan uang Rp 27 miliar ke Kejagung, Kamis (13/7) (Foto: MI/Aswan)[/caption] Sementara itu, Irwan merupakan pengusaha yang ikut terseret dalam kasus korupsi BTS bersama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta enam tersangka lainnya. Irwan didakwa ikut merugikan negara sebanyak Rp 8 triliun dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut. Di dalam proses penyidikan, Irwan mengaku kepada penyidik mengumpulkan uang dari para vendor yang mengerjakan proyek BTS hingga Rp 243 miliar. Uang itu kemudian dia alirkan kepada sejumlah pihak, di antaranya dengan tujuan untuk menghentikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi proyek ini. Uang sebanyak Rp 27 miliar yang disebut Maqdir ini ditengarai menjadi salah satu duit yang diduga diserahkan untuk menghentikan proses hukum tersebut. Pengembalian uang itu setelah Kejagung memeriksa Menpora Dito Ariotedjo. Dito Ariotedjo sempat disebut menerima aliran Rp 27 miliar dalam korupsi BTS Kominfo ini ketika dia masih menjadi staf khusus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Wan)

Topik:

Kejagung Korupsi BTS Kominfo BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Peran Anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas di Kasus Korupsi Tambang Sendawar Jaya

Berita Selanjutnya

Duduk Perkara Tersangka Ismail Thomas Anggota Komisi I DPR RI

Berita Terkait

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

16 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

1 hari yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

1 hari yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

25 Oktober 2025 14:51 WIB