PKB Sebut Cak Imin akan Penuhi Panggilan KPK Besok

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 6 September 2023 12:02 WIB
Jakarta, MI - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut akan memenuhi panggilan KPK besok, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012. "Yes, Gus Imin akan hadir besok Insyaallah. Beliau ingin menyampaikan seterang-terangnya agar semua menjadi clear dan jelas," kata Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim kepada wartawan, Rabu (6/9). Cak Imin sedianya dipanggil pada Selasa (5/9) kemarin. Namun karena berhalangan hadir, Cak Imin pun meminta jadwal pemanggilan Kamis (7/9) besok. "Memang Gus Imin meminta dijadwalkan hari Kamis besok tanggal 7, tapi saya belum tahu apa disetujui atau tidak, kalau umpama disetujui Insyaallah Gus Imin datang," ucapnya. Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terjadi pada tahun 2012. KPK pun membuka peluang memeriksa Cak Imin. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY). “Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red), waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9). Dia menuturkan, opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Cak Imin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. “Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya,” pungkasnya. Sebagai informasi, KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. “Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada tiga orang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8). Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. “Iya betul ASN dua dan swasta satu orang,” tukasnya.

Topik:

KPK pkb Cak Imin

Berita Sebelumnya

Besok KPK Periksa Cak Imin Terkait Korupsi di Kemnaker

Berita Selanjutnya

Rocky Gerung Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

3 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

4 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

6 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

6 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

12 jam yang lalu