Polri Tetap Proses Kasus Panji Gumilang Meski Laporan Sudah Dicabut

Rekha Anstarida

Diperbarui 20 September 2023 21:41 WIB

Polri Tetap Proses Kasus Panji Gumilang Meski Laporan Sudah Dicabut

Jakarta, MI - Polri menegaskan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang tetap diproses, meski ada dua laporan yang sudah dicabut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dua laporan polisi yang dicabut itu sebelumnya dilayangkan oleh Ken Setiawan dan Muhammad Ihsan Tanjung. "Terkait laporan polisi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan saudara PG. Benar ada 2 surat pencabutan laporan dari saudara KS dan saudara MIT," ujar Ramadhan kepada wartawan, Rabu (20/9). Ramadhan mengatakan, kasus tersebut bukanlah delik aduan. Ia menyebut upaya perdamaian berupa restorative justice tak berlaku dalam kasus itu. "Kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restorative justice. Kasus ini tetap diproses," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy mengklaim tiga laporan dugaan penistaan agama terhadap kliennya sudah dicabut oleh pelapor. Hendra menyebut Pimpinan Ponpes Al-Zaytun itu sudah berdamai dengan seluruh pelapor. “Dari informasi pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/9). Adapun tiga laporan itu yakni LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri dengan pelapor Ihsan Tanjung, LP/B/169/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri pelapor Ken Setiawan dan LP/B/268/VII/2023/SPKT/Polda Jabar pelapor Ruslan Abdul Gani. Dalam kesepakatan damai tersebut, Hendra mengatakan kliennya telah sepakat tidak akan lagi menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah diyakini oleh umat Islam Indonesia baik dari kesepakatan Para Ulama di Kementrian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Ia menyebut kliennya sepakat menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam dan masyarakat Indonesia terhadap kegaduhan yang terjadi. Selanjutnya, Panji secara pribadi maupun kelembagaan yakni Pondok Pesantren Al Zaytun juga telah bersedia mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan MUI. Terakhir, Hendra mengatakan kliennya juga telah menyetujui untuk mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan terhadap Anwar Abbas. Hendra berharap, dengan adanya perdamaian dan pencabutan laporan itu dapat menjadi pertimbangan bagi Bareskrim Polri untuk menghentikan kasus tersebut. “Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan atau di-SP3,” ujarnya. Diketahui, Bareskrim Polri resmi menahan tersangka Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama, pada Rabu (2/8). Bareskrim pun telah memperpanjang masa penahanan Panji Gumilang hingga 30 September 2023. Dalam kasus ini, Panji dijerat Pasal 156 A tentang Penistaan Agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. #Polri Tetap Proses Kasus Panji Gumilang Meski Laporan Sudah Dicabut

Topik:

Penistaan Agama Polri Al-Zaytun Panji Gumilang

Polri Tetap Proses Kasus Panji Gumilang Meski Laporan Sudah Dicabut

Berita Sebelumnya

Pengacara Klaim 3 Laporan Dugaan Penistaan Agama terhadap Panji Gumilang Dicabut

Berita Selanjutnya

Polisi Grebek Pabrik Miras Ciu di Jakarta Barat, Pemilik Ditangkap

Berita Terkait

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K