Modus Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Rp 1,3 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Oktober 2023 12:26 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa Rp 1,3 triliun ke tahap penyidikan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut bahwa proyek yang diduga dikorupsi ini berada di bawah Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2017-2023. Besitang berada di Provinsi Sumatera Utara, sementara Langsa berada di Provinsi Aceh. "Adapun modus yang dilakukan adalah diduga para pihak telah merekayasa pelaksanaan proyek, dengan cara memecah nilai proyek menjadi beberapa dengan nominal yang lebih kecil dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan lelang," ujar Kuntadi dikutip pada Rabu (4/10). Selain itu para pelaku diduga telah mengalihkan jalur kereta api itu. "Dari yang telah ditetapkan didalam dengan maskud untuk keuntungan pihak-pihak tertentu sehingga akibat perbuatannya diduga telah merugikan keuangan negara," beber Kuntadi. Kendati demikian, Kuntadi mengatakan saat ini perkara dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap awal penyidikan umum. Ia menjelaskan penyidik baru menemukan dugaan korupsi yang masih akan dikembangkan kepada pelaku dan kerugian negara. (An) #Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Rp 1,3 Triliun

Topik:

Kejagung Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Berita Sebelumnya

Temukan Alat Bukti, Kejagung Mulai Sidik Korupsi Impor Gula Kemendag

Berita Selanjutnya

Proyek Fiktif PT Sigma Cipta Caraka Bikin Rugi Negara Rp 318 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Kejagung Usut Dugaan Penyelundupan Logam Tanah Jarang di Kasus Timah Rp 300 T

2 jam yang lalu

Hukum
Nadiem Anwar Makarim saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti Sebelum Tetapkan Nadiem Tersangka Korupsi Chromebook

6 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

4 Oktober 2025 13:21 WIB