Mufakat Jahat Edward Hutahaean di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 14 Oktober 2023 00:08 WIB
Jakarta, MI - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut tersangka Naek Parulian Washington Huataean (NPWH) alias Edward Hutahaea diduga melakukan pemufakatan jahat berupa penyuapan sebesar Rp15 miliar. “Perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga secara melawan melakukan pemufakatan jahat menyuap atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar,” kata Kuntadi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Jum'at (13/10) malam. Uang Rp15 miliar tersebut, kata Kuntadi, diketahui dari hasil penyidikan merupakan uang hasil tindak pidana dari terdakwa Gelumbang Menak Simanjuntak (GMS) dan Irwan Hermawan (IH) melalui seseorang berinisial IC. “Uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar yang diketahuinya atau takut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana saudara GMS, dan saudara IH melalui saudara IC,” kata Kuntadi. Selain penyuapan, penyidik menduga Edward Hutahaean juga melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelum menetapkan tersangka, kata Kuntadi, pihaknya telah melakukan rangkaian tindakan penyidikan baik pemeriksaan saksi, penggeledahan di beberapa tempat, pemeriksaan tempat-tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani. “Kami berkesimpulan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga pada hari ini kami melakukan pemeriksaan saksi yang bersangkutan kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu NPWH alias EH (Edward Hutahaean),” kata Kuntadi. Atas perbuatannya tersangka, penyidik menjerat Edward Hutahaean melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) aau Pasal 12 huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk kepentingan penyidikan, Jaksa Penyidik menahan Edward Hutahaean selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Edward Hutahaean menjadi tersangka ke-13 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 BAKTI Kominfo. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan dari 12 tersangka, sebanyak enam perkara sudah disidangkan, dua perkara sudah tahap dua, dan empat tersangka termasuk Edward Hutahaean masih dalam proses penyidikan. “Dari 12 tersangka, enam perkara sudah disidangkan, dua perkara sudah tahap dua, tambah satu ini jadi empat tersangka masih dalam proses penyidikan,” kata Ketut. Adapun enam tersangka lainnya sudah dalam proses pembuktian di persidangan, yang kini berstatus terdakwa, yakni yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. Kemudian Mukti Ali (MA) dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Johnny G Plate. Dua tersangka yang sudah proses tahap dua, yakni Muhammad Yusriski Mulyana dan Windi Purnama. Tiga tersangka lainnya yang masih dalam proses penyidikan, yakni Jemmy Sutjiawan (JS) dari pihak swasta), Feriandi Mirza (FM) selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo dan Elvano Hatorangan (EH) selaku Pejabat PPK di Bakti Kominfo. (An)

Topik:

Kejagung Korupsi BTS Kominfo tersangka korupsi bts kominfo BAKTI Kominfo Edward Hutahaean

Berita Sebelumnya

Irwan Sapta Putra Lulusan Doktor ke-18 di Universitas Kristen Indonesia

Berita Selanjutnya

Konflik Kepetingan di Kasus Korupsi Kementan

Berita Terkait

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

11 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

19 jam yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

20 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

20 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Diungkap Jaksa! Operasi Media yang Dilakukan Marcella Cs Seret Detikcom, CNBC, hingga Kompas di Ruang Sidang

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

21 jam yang lalu