Menanti Nyali BPK Audit Proyek Dikbud Malut, Kerugian Negara Berani Diungkap?

Sofifi, MI - Nyanyian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Imran Jakub terkait sejumlah kejanggalan di proyek Dikbud sejak tahun 2021, 2022, dan 2023 ini, direspon positif oleh lembaga auditor.

Dikbud saat itu dipimpin oleh almarhum Imam Makhdy Hasan dan Sekretaris Dikbud Fahmi Alhabsy yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebelumnya, Imran menegaskan, bahwa proyek yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 itu harus diusut tuntas oleh penegak, diharapkan sampai ke akar-akarnya.

“Penegak hukum proses dulu, kalau aparat masuk silahkan masuk,” katanya, baru-baru ini.

Bahkan, pihaknya meminta kalau bisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki proyek Dikbud Malut yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, yang diduga syarat dengan korupsi.

“Saya mendukung, bila perlu KPK masuk,” harap Imran.

Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea ketika dikonfirmasi Monitorindonesia.com baru-baru ini, di Sofifi, terkait dugaan proyek bermasalah ini, mengatakan, Imran Jakub sebagai Kepala Dikbud saat ini disarankan agar serius menyelesaikan masalah diinternalnya.

“Yah, sebenarnya kan sebagai Kadis dia (Imran Jakub) harus bertanggung jawab, kalau menurut dia ada masalah,” pintanya.

Selain itu, pihaknya berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan audit terhadap proyek-proyek tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga mengakui bahwa telah mengantongi Laporan Keuangan Dikbud Malut di beberapa tahun terakhir ini, sehingga BPK lebih mudah melakukan audit.

“Tapi, yah dalam posisi ini, kemarin kan kami banyak melihat didalam Laporan Keuangan ini, mungkin kami akan memeriksa langsung belanjanya. Karena saat ini, kita fokus pada akun-akun kewajaran penyajian,” kunci Marius. (RD)