Legislator Dorong APH Usut Oknum Pejabat Dibalik Bandara Ilegal PT IMIP: Ini Persoalan Besar!

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti kabar yang beredar terkait temuan adanya Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Kabar terkait temuan Bandara Khusus milik PT IMIP yang disebut-sebut beroperasi secara ilegal tanpa adanya pengawasan dari Bea Cukai dan Imigrasi ini menjadi sorotan publik usai diungkap oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. 

Menyoroti kabar tersebut, TB Hasanuddin mengatakan bahwa keberadaan bandara yang beroperasi secara ilegal tersebut merupakan persoalan yang amat serius. Ia menegaskan bahwa operasional bandara tanpa adanya pengawasan dari aparatur negara selama bertahun-tahun itu berpotensi melanggar undang-undang penerbangan dan mengancam kedaulatan dan kemanan negara. 

“Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini," kata Hasanuddin, Kamis (27/11/2025).

TB Hasanuddi menekankan bahwa bandara adalah salah satu objek vital strategis yang haru berada dibawah pengawasan penuh negara. Ia mengatakan bahwa seluruh bandara yang berdiri di wilayah kedaulatan Indonesia wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan seluruh aturan lainnya yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun fasilitas bandara atau penerbangan yang menjalankan operasionalnya tanpa adanya pengawasan dari aparatur negara, termasuk bandara milik PT IMIP ini. 

“Bandara itu objek vital strategis. Siapa pun pemiliknya, tetap harus berada di bawah kontrol penuh negara. Tidak boleh ada pihak swasta yang menjalankan fasilitas penerbangan seolah-olah itu wilayah privat tanpa pengawasan aparat,” tegasnya.

Tidak adanya pengawasan dari aparatur negara, dalam hal ini Bea Cukai dan Imigrasi pada Bandara Khusus milik PT IMIP ini dapat membuka celah penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat mengancam keamanan negara. 

"Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan, lalu lintas orang tanpa kontrol, sampai potensi ancaman keamanan nasional,” tuturnya.

Atas hal tersebut, TB Hasanuddi mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindak secara tegas oknum-oknum pejabat serta pihak manapun yang membiarkan bandara tersebut beroperasi tanpa adanya pengawasan dari aparatur negara. 

“Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan Bandara ‘siluman’ di Morowali beroperasi tanpa kendali negara,” ujarnya.