Temuan BPK, Menteri PU Persilahkan APH "Obok-Obok" Kementerian PU

Tuban, MI - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempersilahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan uang negara di Kementerian PU.

Sinyal tersebut disampaikan Dody Hanggodo terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 yang mengakibatkan kerugian negara hampir Rp3 triliun.

Dirinya juga sudah membentuk Komite Audit yang dibantu oleh beberapa orang dari Kejaksaan Agung dalam rangka menindaklanjuti laporan BPK tersebut.

"Saya kasih waktu 90 hari kalau gak selesai juga, saya masukkan ke APH dengan data-data yang ada, kalau perlu semua APH datang mengobok-obok Kementerian PU," kata Menteri PU di Tuban, Minggu (1/3/2026).

Saat ini, katanya, proses pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PU sedang berlangsung di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU.

"Masih ada proses di Itjen. Makanya, saya PLT kan dulu agar proses auditnya berjalan dengan benar, baru kita putuskan," sebutnya.

Ditegaskan Dody, untuk langkah awal, dua dirjen yakni, Dirjen Cipta Karya dan Cipta Marga serta beberapa direktur sudah mengundurkan diri.

"Nangis saya. Kalau mau bersih-bersih, ada ular, yang dipotong bukan ekornya tapi kepalanya. Itu yang saya kerjakan sekarang. Saya potong dulu kepala-kepalanya, gak cuma kepala doang dong, badannya juga sedikit-sedikit saya potong sambil melihat hasil dari tim seperti apa baru kita bicara yang lainnya. Tapi sudah mulai pelan-pelan sehingga bagaimana Rp1 triliun ini selesai cepat," ungkap Menteri Dody.

"Saya tidak mau lagi hanya menyelesaikan masalah dengan pengembalian, kapok saya.. Rp1 triliun masih nongol. Rp1 triliun bagi saya sungguh besar, berapa huntara yang bisa dibangun," sambungnya.

Dua pejabat eselon I atau direktur jenderal (dirjen) kompak menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pejabat pertama adalah Dwi Purwantoro yang sebelumnya menjabat Dirjen Sumber Daya Air (SDA), kedua Dewi Chomistriana yang sebelumnya menempati posisi Dirjen Cipta Karya.