PLN Diguncang Isu Abuse of Power: Dirut Diduga Mainkan Rombak Direksi, Kebal dari Gelombang Bersih-bersih BUMN

Jakarta, MI - Aroma dugaan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh PT PLN (Persero) kian menyengat. Di tengah gelombang perombakan direksi sejumlah BUMN pasca Pemilu 2024, posisi Darmawan Prasodjo justru tetap kokoh sebagai Direktur Utama. Situasi ini memantik tanda tanya besar: ada apa di balik “ketahanan” kursi orang nomor satu perusahaan listrik pelat merah itu?

Meski disebut-sebut bukan bagian dari barisan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, Darmawan tetap bertahan. Berbeda dengan BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog yang pucuk pimpinannya berganti, PLN seolah steril dari penyegaran. Justru, di internal perusahaan, Dirut yang akrab disapa Darmo itu disebut-sebut semakin leluasa memainkan kekuasaan.

Indikasi praktik abuse of power mencuat menjelang Idulfitri 1446 H. Beberapa hari sebelum Lebaran, terjadi perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam sebagai anak perusahaan, serta pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), entitas subholding PLN. Langkah itu dinilai janggal karena dilakukan saat sejumlah posisi direksi di level holding justru masih kosong.

“Waktu itu alasannya, dua posisi direksi PLN Nusantara Power belum diisi karena masih menunggu arahan Danantara. Bahkan RUPS PLN Holding saja belum dilakukan. Ada tujuh direksi yang sampai sekarang belum menerima SK setelah November lalu hanya Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly yang diperpanjang masa jabatannya,” ungkap sumber di PLN Pusat.

Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Posisi yang kosong tak kunjung diisi, sementara jabatan yang masih aktif malah dirombak.

“Kami tidak tahu apa kepentingannya. Yang jelas, dua atau tiga hari menjelang Lebaran, Direksi dan Komisaris PLN Batam dirombak, termasuk pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegas sumber tersebut.

Sorotan makin tajam ketika posisi Direksi di PLN NPC—yang secara level setara Senior Manager Unit Induk—digantikan oleh mantan General Manager PLN UID Jawa yang seharusnya memasuki masa pensiun per 1 April 2025. Pergantian ini dinilai sarat kepentingan.

“Pejabat sebelumnya tidak bermasalah. Tapi karena Dirut menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah menempatkan orang-orangnya, meski harus mengorbankan pegawai lain. Ini bukan sekadar rotasi, ini demonstrasi kekuasaan,” kecam sumber.

Desakan pencopotan pun mulai menguat. Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, secara terbuka meminta Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi total jajaran Direksi PLN, termasuk mengganti Darmawan Prasodjo.

“Ada apa dengan PLN? Pertamina, Garuda, Bulog saja bisa diganti dirutnya. Kenapa PLN tidak? Ini janggal,” ujar Yudhistira.

Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan figur profesional dan berintegritas untuk memimpin PLN. “Masih banyak orang pintar dan mumpuni. Kalau mau ada penyegaran, copot Darmo. Jangan sampai publik menilai ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya kebal,” sindirnya.

Tak hanya soal dugaan abuse of power, Yudhistira mengungkapkan pihaknya bersama Relawan Listrik Untuk Negeri telah melaporkan berbagai dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri. Meski prosesnya masih tahap penyelidikan, ia memastikan laporan tersebut tidak akan berhenti di tengah jalan.

“Kami tetap optimis. Kebobrokan di PLN cepat atau lambat akan terbuka. Kalau BUMN lain bisa tersentuh hukum, PLN juga tidak boleh kebal. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tutupnya tajam.