Dua Dirjen Mundur — Menteri Ambil Alih “Sapu Kotor” di Kementerian PU

Jakarta, MI — Dua direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum resmi mundur setelah temuan serius audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengendap berbulan-bulan tanpa aksi nyata.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkap kronologi pengunduran diri Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro.

Menurut Dody, pengunduran diri tersebut tak lepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Memang benar terkait pengunduran diri dua dirjen tersebut merupakan temuan BPK. BPK mengirimkan surat kepada saya dua kali, seingat saya pada Januari 2025 dan Agustus 2025,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Minggu (1/3/2026).

Surat pertama BPK pada Januari 2025, kata Dody, memuat angka yang mencengangkan, potensi kerugian negara hampir Rp 3 triliun. Ia mengaku telah memerintahkan jajarannya menindaklanjuti temuan itu, namun perintah tersebut tak pernah benar-benar dijalankan.

Situasi tak banyak berubah ketika BPK kembali melayangkan surat kedua pada Agustus 2025. Dalam surat itu, nilai kerugian negara memang turun menjadi sekitar Rp 1 triliun, namun rekomendasi penting tetap tidak ditindaklanjuti.

Padahal, BPK secara tegas merekomendasikan pembentukan majelis ad hoc serta pembentukan tim khusus di satuan kerja (satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan pihak ketiga.

Ironisnya, menurut Dody, seluruh rekomendasi itu kembali dibiarkan menggantung.

“Karena itu saya mengambil alih. Kami akan membentuk majelis ad hoc, membentuk tim baru di satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari," jelas dia.

Tak hanya itu, Dody juga memastikan akan mengaktifkan kembali Komite Audit di internal kementerian.

"Selain itu, saya juga akan mengaktifkan kembali Komite Audit. Bagaimanapun kita semua harus sepakat, saya tidak bisa membersihkan rumah jika sapu saya kotor,” tambahnya.

Langkah pengambilalihan langsung oleh menteri ini, menurut Dody, diperlukan agar kinerja Inspektur Jenderal ke depan tidak lagi tersandera oleh persoalan internal.

Ia menegaskan, pembentukan tim dan majelis ad hoc tersebut juga merupakan tindak lanjut atas amanah Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Apresiasi untuk Menteri: Berani Ambil Alih, Tak Berlindung di Balik Birokrasi

Di tengah sorotan keras terhadap lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit, langkah Menteri Dody Hanggodo layak diapresiasi. Keputusan untuk mengambil alih langsung penanganan temuan BPK, membentuk majelis ad hoc, membangun tim baru di satker, serta mengaktifkan kembali Komite Audit menunjukkan sikap tegas dan keberanian memutus rantai pembiaran birokrasi.

Pernyataan “saya tidak bisa membersihkan rumah jika sapu saya kotor” bukan sekadar metafora, melainkan pesan politik-birokrasi bahwa pembenahan internal tidak bisa lagi ditunda. Di tengah potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah, keberanian menteri turun tangan langsung menjadi sinyal bahwa kementerian tidak boleh menjadi ruang aman bagi kelalaian, apalagi pembiaran terhadap rekomendasi lembaga audit negara.

Namun demikian, publik kini menunggu satu hal krusial: apakah pengambilalihan ini benar-benar berujung pada pengembalian kerugian negara, atau justru kembali berhenti sebagai manuver administratif di atas kertas.