Polis PT Tugu–Tegma Engineering Janggal! Perusahaan Rugi Rp13,4 M

Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap adanya proses akseptasi polis yang tidak sesuai ketentuan dalam kerja sama antara PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (PT Tugu) dan PT Tegma Engineering.

Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Nomor 56/LHP/XI/11/2024 tertanggal 13 November 2024 terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi PT Tugu periode 2021 hingga Semester I 2023.

Dalam laporan tersebut berdasarkan data yang diproleh Monitorindonesia.com, Kamis (5/3/2026) bahwa BPK menyoroti penerbitan polis Performance Bond untuk proyek pembangunan Pipa Gas Grissik–Pusri yang digarap PT Tegma Engineering. Proses akseptasi polis dinilai tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan underwriting yang semestinya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan perusahaan.

BPK mencatat, pada laporan keuangan PT Tugu tahun 2021, terdapat beban klaim bruto sebesar Rp1,42 triliun, yang salah satunya berasal dari klaim subrogasi terkait pencairan jaminan pelaksanaan proyek PT Tegma Engineering senilai Rp15 miliar lebih.

Kasus ini bermula pada 2017 ketika PT Tegma Engineering mengerjakan proyek milik PT Rekayasa Industri (Rekind) dengan nilai kontrak sekitar Rp300,15 miliar. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT Tegma mengajukan penerbitan Surety Bond atau Bank Garansi kepada PT Tugu dengan nilai jaminan sekitar Rp15,007 miliar, atau 5 persen dari nilai kontrak.

Sebagai bagian dari proses penjaminan, PT Tugu menerapkan skema pembagian risiko dengan porsi Own Retention (OR) sebesar 70 persen dan Quota Share (QS) sebesar 30 persen. Premi atas jaminan tersebut tercatat sekitar Rp170 juta, dan PT Tegma juga diwajibkan menyerahkan cash collateral sebesar Rp1,5 miliar atau sekitar 10 persen dari nilai jaminan.

Namun dalam perkembangannya, proyek tersebut bermasalah dan jaminan pelaksanaan dicairkan oleh pihak pemilik proyek. PT Tugu kemudian membayar klaim kepada Rekind, yang seharusnya diikuti dengan proses subrogasi untuk menagih kembali dana tersebut kepada pihak PT Tegma Engineering.

BPK menemukan bahwa hingga pemeriksaan dilakukan, PT Tugu belum menerima pengembalian dana subrogasi senilai Rp13.436.925.347. Kondisi ini memunculkan potensi kerugian keuangan perusahaan dengan nilai yang sama akibat ketidakpastian pemulihan klaim.

“Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian keuangan perusahaan senilai Rp13.436.925.347,00 atas ketidakpastian penerimaan subrogasi recovery claim," petik laporan BPK.

Selain itu, auditor negara juga menilai PT Tugu tidak melakukan kajian yang memadai terhadap kondisi keuangan PT Tegma Engineering sebelum menyetujui penerbitan polis jaminan tersebut.

BPK menilai masalah ini dipicu oleh lemahnya pengawasan internal serta ketidakcermatan sejumlah pejabat perusahaan dalam proses underwriting dan penyelesaian klaim. Beberapa pihak yang disebut antara lain pejabat Direktorat Teknik tahun 2017, Special Underwriting Group Head, hingga pejabat pengelola klaim pada periode berikutnya.

Dalam rekomendasinya, BPK meminta Dewan Komisaris PT Tugu memberikan teguran tertulis kepada pejabat yang dinilai lalai dalam proses persetujuan polis. Sementara Direksi PT Tugu diminta menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait yang tidak cermat dalam pengawasan, analisis kelayakan penutupan suretyship, hingga penyelesaian subrogasi.

BPK juga menegaskan agar manajemen PT Tugu segera melakukan langkah hukum untuk menagih piutang subrogasi kepada PT Tegma Engineering sebesar Rp13,4 miliar serta menyetorkannya kembali ke kas perusahaan.

Temuan tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa pedoman underwriting yang dimiliki perusahaan belum sepenuhnya mampu memitigasi risiko dalam pemberian jaminan proyek. BPK mendorong PT Tugu melakukan evaluasi dan pembaruan sistem penilaian risiko agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.