DPR Minta Sikat Habis Dalang Korupsi CPO

Jakarta, MI - Gelombang pengusutan dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) periode 2022–2024 memasuki babak baru. Setelah puluhan lokasi di Riau dan Medan digeledah, tekanan politik agar penegakan hukum tak setengah hati pun mengeras.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk tidak bermain aman dalam membongkar dugaan penyimpangan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya.

Baginya, perkara ini bukan sekadar soal pelanggaran prosedur dagang, melainkan kejahatan yang berlapis: merugikan negara sekaligus menghantam lingkungan hidup.

“Siapapun dalangnya harus disikat habis. Jangan lembek dan jangan tebang pilih,” tegas Sahroni di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia menyebut langkah tegas itu selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar aparat tidak ragu menindak pelaku kejahatan yang merugikan rakyat.

Desakan itu muncul setelah Kejagung mengonfirmasi penggeledahan besar-besaran dalam hampir dua pekan terakhir. Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidik telah menyasar puluhan lokasi di Riau dan Medan. Proses penyitaan aset milik para tersangka pun tengah berjalan.

Sahroni menegaskan, jika benar terjadi korupsi dalam pengelolaan limbah atau praktik yang melanggar aturan lingkungan, maka dampaknya bisa jauh lebih destruktif daripada sekadar angka kerugian negara. Ekosistem rusak, bencana ekologis mengintai, dan masyarakat menjadi korban langsung.

“Kejahatan sawit tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Kalau korporasi mencari untung dengan merusak alam, negara harus hadir dan tegas. Yang begini-begini ini salah satu biang kerok bencana,” ujarnya.

Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola industri sawit, pengusutan perkara ini menjadi ujian nyata keberanian penegak hukum. Apakah penggeledahan puluhan titik itu akan benar-benar mengarah pada aktor intelektual dan pemilik manfaat terbesar, atau berhenti pada lapisan teknis semata.

Yang pasti, tekanan sudah disuarakan terang-terangan: masyarakat tak boleh lagi menjadi korban dari praktik korupsi yang berlindung di balik ekspor komoditas strategis. Kini publik menunggu, seberapa jauh Kejagung berani menelusuri jejak uang dan jejaring kekuasaan di balik dugaan skandal CPO tersebut.