OTT Bupati Pekalongan: LHKPN Cuma Catat Dua Mobil, Yang Disita KPK 8 Mobil?

Jakarta, MI - Penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Bupati Pekalongan memunculkan tanda tanya besar soal kepemilikan aset.

Delapan mobil terparkir rapi di halaman, sebagian berstatus mewah dan listrik premium, namun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 hanya tercatat dua kendaraan.

Penyegelan itu dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3/2026). Sejak penindakan tersebut, KPK terus bergerak mengamankan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara.

Segel KPK terpasang di kaca depan serta hendel pintu sisi pengemudi sejumlah kendaraan. Di antara mobil yang terlihat ada Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, Mitsubishi Xpander, Hyundai, hingga mobil listrik produksi Wuling. Deretan kendaraan itu terparkir di halaman rumah dinas dengan kondisi tersegel.

Namun jika merujuk pada data LHKPN 2024, Fadia hanya melaporkan dua alat transportasi, yakni Hyundai Minibus dan Toyota Alphard. Perbedaan antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam laporan resmi dan yang kini disegel KPK menjadi sorotan publik.

Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, termasuk apakah mobil-mobil itu terdaftar atas nama pribadi, keluarga, atau pihak lain.

OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menyeret Fadia. Sejumlah pejabat turut diamankan dan digiring ke Gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tak berhenti di rumah dinas, KPK juga menyegel sejumlah ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, di antaranya Kantor Bupati, kantor Sekda, Bagian Umum, Bagian Ekonomi, Prokompim, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, DPU Taru, hingga Dinperkim LH.

Tempat usaha salon milik Fadia pun ikut disegel. Pagar besi tampak tertutup rapat tanpa aktivitas di dalamnya. Sementara itu, Restoran Bigboss di Jalan Diponegoro terpantau tutup, meski tidak terlihat segel resmi dari KPK di lokasi tersebut.

Rangkaian penyegelan ini mempertegas bahwa penyidikan tidak berhenti pada penangkapan semata. KPK kini menelusuri aliran dan kepemilikan aset, membuka kemungkinan pengembangan perkara yang lebih luas.

Publik pun menanti penjelasan resmi, apakah deretan mobil mewah itu bagian dari kekayaan yang belum dilaporkan, atau ada konstruksi kepemilikan lain di baliknya.