Dugaan Pemborosan Perjalanan Dinas di Bank DKI, Ratusan Tiket Pesawat “Not Used” hingga Selisih Harga Hotel Puluhan Miliar

Jakarta, MI — Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit pada 14 Januari 2025 mengungkap dugaan pemborosan dan pengelolaan perjalanan dinas yang tidak tertib di PT Bank DKI.

Audit atas pengelolaan beban dan capital expenditure tahun buku 2023 hingga triwulan III 2024 menemukan berbagai kejanggalan serius, mulai dari tiket pesawat yang tidak digunakan hingga selisih pembayaran hotel yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut disebutkan, Bank DKI merealisasikan biaya perjalanan dinas karyawan mencapai Rp46,73 miliar pada 2023 dan melonjak menjadi Rp20,10 miliar pada 2024 hingga triwulan III. Namun BPK menemukan bahwa pertanggungjawaban sebagian biaya tersebut tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Temuan paling mencolok adalah adanya 163 tiket pesawat yang terkonfirmasi tidak digunakan (Not Used) oleh maskapai penerbangan, namun tetap dibayar oleh Bank DKI. Nilai tiket yang tidak terpakai itu mencapai Rp276,41 miliar.

Rinciannya berasal dari beberapa maskapai seperti Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, dan Wings Air. Bahkan terdapat 22 karyawan yang datanya tidak ditemukan dalam konfirmasi maskapai dengan nilai tiket sekitar Rp27,78 juta.

“Pada tiket yang telah dibayar Bank DKI, tercatat sejumlah nama karyawan dengan keterangan ‘Not Used’, artinya tidak melakukan penerbangan,” demikian temuan dalam laporan audit tersebut sebagaimana diperoleh Monitorindonesia.com, Jumat (6/3/2026).

Masalah tidak berhenti pada tiket pesawat. BPK juga menemukan pertanggungjawaban biaya hotel yang tidak memadai senilai Rp84,89 juta. Dari hasil konfirmasi kepada hotel, terdapat empat karyawan yang tidak tercatat menginap meskipun biaya hotel telah dibayarkan.

Bahkan dalam audit juga ditemukan selisih pembayaran hotel yang sangat besar antara tagihan vendor dengan konfirmasi langsung dari hotel.

Bank DKI melalui vendor perjalanan PT DDWW tercatat membayar hotel sebesar Rp388,55 juta, namun hasil konfirmasi ke hotel menunjukkan nilai sebenarnya hanya Rp302,10 juta. Artinya terdapat selisih pembayaran sebesar Rp55,60 juta.

BPK juga menyoroti mekanisme pemesanan perjalanan dinas yang dilakukan melalui vendor PT DDWW menggunakan komunikasi informal seperti grup WhatsApp, tanpa sistem pengadaan yang transparan. Vendor kemudian memesan tiket atau hotel melalui supplier lain dan menerbitkan voucher untuk karyawan Bank DKI.

Audit menyebut sistem tersebut membuka ruang pembengkakan biaya karena harga yang dibayarkan Bank DKI tidak selalu mencerminkan harga sebenarnya dari maskapai atau hotel.

Selain itu, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas juga tidak lengkap. Dalam beberapa kasus, tiket pesawat hanya dilampirkan tanpa boarding pass, sehingga tidak ada bukti kuat bahwa perjalanan benar-benar dilakukan.

Menurut BPK, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam regulasi internal Bank DKI maupun aturan pengadaan barang dan jasa BUMD.

Akibat berbagai temuan tersebut, BPK menyimpulkan terdapat potensi kerugian atau pemborosan yang meliputi:

Kelebihan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp304,19 juta

Biaya hotel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp84,89 juta

Selisih pembayaran hotel melalui vendor sebesar Rp55,60 juta

BPK pun merekomendasikan Direktur Utama Bank DKI untuk memperketat pengawasan perjalanan dinas, mewajibkan bukti transaksi yang lengkap seperti boarding pass dan bukti menginap, serta memerintahkan audit internal untuk memverifikasi seluruh pembayaran yang terindikasi tidak sesuai.

Jika ketidaksesuaian tersebut terbukti sebagai kelebihan pembayaran, BPK meminta agar dana tersebut dikembalikan ke kas Bank DKI.

Temuan audit ini menambah daftar sorotan terhadap tata kelola keuangan Bank DKI, khususnya dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.