KPK Segel Empat Ruangan Kantor Sekda Pekalongan

Jakarta, MI - Pascapenangkapan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyisir pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Sejumlah ruangan penting di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) digeledah, bahkan beberapa di antaranya disegel.

Di lokasi sedikitnya ada lima mobil tim KPK yang melakukan pemeriksaan di kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Penggeledahan menyasar sejumlah ruang strategis, di antaranya ruang kerja Bupati, ruang rapat Bupati, ruang Sekretaris Daerah (Sekda), hingga ruang Bagian Umum. Selain itu, beberapa ruangan di lantai dua gedung Setda juga disiapkan untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebut setidaknya empat ruangan sempat disegel oleh tim penyidik.

“Siang ini tadi KPK melakukan penggeledahan. Ada empat ruangan yang disegel, yaitu ruang bupati, ruang Sekda, ruang tamu-tamu, dan ruang Bagian Umum. Penyidik masih membuka segel ruangan tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalamnya,” ujar Yulian kepada, Jumat (6/3/2026).

Sekda Pekalongan menambahkan mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah personel KPK yang terlibat dalam penggeledahan tersebut. Ia juga belum mendapat informasi apakah penggeledahan akan meluas ke dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Sampai saat ini yang saya tahu baru di lingkungan Setda,” katanya.

Dampak dari proses hukum tersebut, aktivitas pemerintahan di Setda pun ikut terganggu. Yulian mengaku sudah dua hari tidak bisa menggunakan ruang kerjanya karena menjadi bagian dari lokasi yang diperiksa penyidik.

Untuk sementara, ia memindahkan aktivitas kerjanya ke ruang Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom).

“Kalau saya sementara pindah ke Ruang Prokom. Saya tetap bekerja sambil membantu teman-teman penyidik dari KPK,” jelasnya.

Selama proses penggeledahan berlangsung, sejumlah jurnalis hanya bisa menunggu di depan pintu utama gedung Setda. Aparat keamanan tidak mengizinkan awak media masuk ke area dalam gedung hingga pemeriksaan selesai.

Langkah penyisiran kantor pusat pemerintahan ini mempertegas bahwa penyidikan kasus yang bermula dari OTT KPK tersebut diduga melibatkan aktivitas di lingkaran inti pemerintahan Kabupaten Pekalongan.