Diduga Jadi “Kendaraan Uang Proyek”, KPK Lacak Aliran Dana Perusahaan Milik Bupati Pekalongan

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Lembaga antirasuah itu kini memburu jejak aliran dana yang diduga mengalir melalui perusahaan milik keluarga sang bupati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penyidik tidak hanya berhenti pada dugaan praktik korupsi dalam proyek outsourcing, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya transaksi mencurigakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami akan terus menelusuri apakah terdapat transaksi-transaksi lain yang mencurigakan. Ini masih terus kami dalami,” kata Budi Prasetyo, Sabtu (7/3/2026).

Untuk membongkar pola aliran dana, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini difokuskan pada pelacakan arus keluar-masuk uang yang diduga berkaitan dengan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).

Menurut Budi, penyidik tengah membedah kemungkinan PT RNB tidak sekadar menjadi perusahaan pelaksana proyek, tetapi juga dipakai sebagai “layering” atau sarana pencucian aliran uang dari berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“Apakah PT RNB ini digunakan sebagai layering untuk penerimaan lain, atau menjadi sarana menampung aliran dana dari pengadaan barang dan jasa lainnya, itu yang masih terus kami bedah,” ujar Budi.

KPK sebelumnya mengungkap bahwa PT RNB didirikan oleh Fadia Arafiq bersama anggota keluarganya. Perusahaan tersebut diduga menjadi kendaraan untuk meraup keuntungan dari proyek-proyek outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Yang mencurigakan, perusahaan itu berdiri hanya setahun setelah Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2025.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan indikasi kuat bahwa Fadia memiliki kendali penuh terhadap operasional perusahaan tersebut, termasuk dalam pengaturan arus uang hingga penunjukan posisi direktur.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut tidak sekadar entitas bisnis biasa, melainkan diduga menjadi pintu masuk pengendalian proyek dan aliran dana dari lingkungan pemerintah daerah.