Dua Dirjen Mundur Usai Temuan Rp1 Triliun, Prabowo Telepon Langsung Menteri PU

Jakarta, MI – Mundurnya dua pejabat tinggi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ternyata langsung mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden bahkan menelepon Menteri PU Dody Hanggodo secara langsung untuk memberikan respons atas langkah yang diambil kementerian tersebut.

Dody mengungkapkan, panggilan dari Presiden datang saat dirinya tengah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sampai menghentikan perjalanan di tengah jalan tol demi menerima telepon dari kepala negara.

“Beberapa hari lalu saat saya kunjungan kerja di Sumatera Barat, saya sampai berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telepon dan memberikan apresiasinya,” ujar Dody dikutip Sabtu (7/3/2026).

Telepon itu terjadi setelah dua direktur jenderal di kementerian yang dipimpinnya memilih mundur dari jabatan. Mereka adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air D. Purwantoro.

Menurut Dody, keduanya sebenarnya sudah menyatakan pengunduran diri sejak awal proses pemeriksaan internal berlangsung di Kementerian PU. Mereka memilih mundur sebelum dibebastugaskan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Meski demikian, Dody tidak bersedia membeberkan secara rinci perkara yang melatarbelakangi pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri dua dirjen ini berkaitan dengan temuan kerugian negara hingga sekitar Rp1 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Surat temuan itu sebenarnya bertanggal Agustus 2025, namun baru diterima secara fisik oleh Kementerian PU pada 3 Maret 2026.

Menindaklanjuti temuan tersebut, BPK meminta kementerian membentuk tim ad hoc di tingkat pusat maupun satuan kerja, serta mengaktifkan kembali Komite Audit untuk menelusuri persoalan yang terjadi.

Fokus utama saat ini, kata Dody, adalah memastikan kerugian negara tersebut dapat dipulihkan. Pemerintah diberi waktu 60 hari sejak surat diterima untuk memberikan jawaban dan langkah perbaikan.

Menurutnya, nilai kerugian hingga Rp1 triliun itu sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan publik.

“Dana sebesar itu bisa dipakai untuk membangun jembatan, sekolah, bahkan rumah sakit. Karena itu kita akan kejar agar dalam waktu 60 hari dari 3 Maret kita sudah bisa memberikan jawaban yang lebih positif,” kata Dody.