Proyek Triliunan PU Berputar di Kontraktor Tertentu? PT Runggu Prima Jaya dan Basuki Rahmanta Putra Wajib Diaudit BPK
Jakarta, MI – Aroma dugaan skandal proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kian menguat. Pengunduran diri dua pejabat puncak setingkat direktur jenderal dinilai bukan akhir persoalan, melainkan alarm keras adanya potensi masalah sistemik dalam pengelolaan proyek negara.
Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskan bahwa jika benar terdapat indikasi kerugian negara hingga triliunan rupiah, maka penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada mundurnya pejabat atau sekadar menyeret beberapa kontraktor.
“Kalau benar ada indikasi kerugian negara hingga triliunan rupiah dalam proyek di Kementerian PU, maka tidak cukup hanya berhenti pada mundurnya pejabat atau menyeret beberapa kontraktor saja,” kata Badiul Hadi saat dihubungi Monitorindonesia.com dari Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, langkah paling penting adalah melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek-proyek tersebut, termasuk menelusuri secara detail seluruh rantai proses proyek.
Ia menilai audit harus membuka secara terang proses sejak awal, mulai dari tahap tender, pengawasan proyek, hingga mekanisme pembayaran yang melibatkan banyak pihak.
“Sangat penting dilakukan audit investigatif terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dan proyek secara keseluruhan. Yang lebih penting lagi adalah membuka seluruh rantai proyeknya,” tegasnya.
Badiul mengingatkan bahwa proyek-proyek di Kementerian PU memiliki nilai anggaran yang sangat besar dan bersumber dari uang rakyat, sehingga pengawasan publik dan audit mendalam menjadi keharusan.
“Proyek-proyek PU nilainya sangat besar dan bersumber dari uang rakyat. Karena itu audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis menjadi penting agar benar-benar bisa membongkar pola jika memang ada masalah sistemik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa publik menginginkan penegakan hukum yang transparan dan tidak berhenti pada kasus di permukaan saja.
“Publik tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada kasus permukaan,” katanya.
Mundurnya Dua Dirjen Jadi Alarm Besar
Kasus ini mencuat setelah dua pejabat tinggi Kementerian PU secara mengejutkan mundur di tengah proses audit internal Inspektorat Jenderal.
Kedua pejabat tersebut adalah Dwi Purwantoro, mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), serta Dewi Chomistriana, mantan Direktur Jenderal Cipta Karya.
Pengunduran diri mereka memicu spekulasi adanya dugaan pelanggaran serius, termasuk indikasi penerimaan gratifikasi dari kontraktor proyek infrastruktur bernilai besar.
Kasus ini bahkan mulai dipelajari oleh Kejaksaan Agung setelah muncul indikasi kerugian negara yang nilainya ditaksir mencapai Rp1 triliun hingga Rp3 triliun, sebagaimana disebut dalam temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan pihaknya masih mempelajari informasi awal terkait dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami sedang mempelajari laporan yang ada. Informasinya belum kami terima secara utuh sehingga masih dalam tahap telaah awal,” kata Syarief.
Desakan Audit Investigasi Total
Saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Sabtu (7/3/2026), Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Prof. Trubus Rahardiansah juga mendesak BPK untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap proyek-proyek bernilai puluhan triliun di Kementerian PU.
Menurutnya, audit reguler tidak akan cukup untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang kini mulai terkuak.
Ia juga menyoroti dominasi sejumlah kontraktor dalam proyek-proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Berdasarkan data pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PU, dua perusahaan yang disebut kerap memenangkan proyek besar adalah:
PT Basuki Rahmanta Putra (BRP)
Kedua perusahaan tersebut diketahui berulang kali memenangkan tender proyek bernilai di atas Rp50 miliar per paket dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam kurun waktu sekitar empat tahun saja, nilai proyek yang mereka peroleh di lingkungan Direktorat Jenderal SDA disebut mencapai triliunan rupiah.
Menurut Trubus, dominasi kontraktor tertentu dalam proyek negara harus diuji melalui audit investigatif agar dapat dipastikan apakah proses tender berjalan secara sehat atau terdapat pola pengaturan pemenang proyek.
Dugaan Pola Penguasaan Proyek
Sejumlah sumber Monitorindonesia.com di lingkungan proyek Kementerian PU menyebut adanya dugaan praktik penguasaan proyek melalui berbagai pola.
Mulai dari kerja sama operasi (KSO) dengan perusahaan lain, penggunaan perusahaan rekanan untuk memenangkan paket proyek yang lebih kecil, hingga dugaan afiliasi antarperusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur.
Jika pola tersebut benar terjadi, maka proyek-proyek strategis negara berpotensi hanya berputar pada kelompok kontraktor tertentu.
Menteri Akui Ada “Sapu Kotor”
Menteri PU Dody Hanggodo sendiri mengakui adanya persoalan serius dalam pengawasan internal kementerian.
Ia bahkan menyebut tidak semua aparat pengawasan internal bersih.
“Saya melihat tidak semua yang ada di dalam itu bersih. Kalau sapunya kotor, bagaimana kita mau membersihkan rumah,” katanya.
Dody mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan pembersihan total di internal kementerian.
Jika dari pendalaman aparat penegak hukum ditemukan unsur pidana korupsi, maka kasus ini berpotensi naik ke tahap penyelidikan hingga penyidikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Runggu Prima Jaya maupun PT Basuki Rahmanta Putra belum memberikan tanggapan terkait sorotan publik terhadap dominasi proyek mereka di lingkungan Kementerian PU.
Topik:
