Jejak Uang Proyek PU Diburu: PPATK Siap Bongkar Aliran Dana Mencurigakan di Balik Mega Proyek Kementerian PU

Jakarta, MI - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan lembaganya siap turun tangan menelusuri jejak uang yang diduga mengalir dalam pusaran skandal proyek infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya dugaan praktik korupsi proyek negara bernilai puluhan triliun rupiah yang disebut-sebut melibatkan kontraktor tertentu serta potensi aliran dana mencurigakan ke lingkaran pejabat kementerian.

Ivan menegaskan PPATK memiliki perangkat analisis transaksi keuangan yang mampu membuka pola aliran dana tersembunyi dalam perkara korupsi besar.

“PPATK selalu siap membantu aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung, KPK, atau aparat penegak hukum lainnya, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap transaksi keuangan yang terkait,” ujar Ivan saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, membongkar aliran dana merupakan kunci utama dalam mengungkap siapa saja pihak yang sebenarnya menikmati keuntungan dari proyek-proyek negara.

“Dari transaksi keuangan bisa terlihat pola, jaringan, dan pihak yang diduga menerima manfaat. Itu yang akan kami telusuri,” tegasnya.

PPATK, lanjut Ivan, akan menelusuri setiap pola transaksi yang mencurigakan, termasuk kemungkinan penggunaan rekening perantara, perusahaan cangkang, hingga aliran dana yang disamarkan.

“Kami akan melihat pola transaksi keuangan secara menyeluruh, termasuk indikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum,” tambahnya.

Skandal Infrastruktur PU Makin Terkuak
Dugaan skandal proyek infrastruktur di Kementerian PU kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah proyek bernilai fantastis diduga tidak sepenuhnya berjalan bersih.

Kritik keras datang dari Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti (Usakti), Prof. Trubus Rahardiansah, yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi besar-besaran terhadap proyek-proyek jumbo di kementerian tersebut.

Menurut Trubus, audit investigasi penting untuk membongkar kemungkinan adanya rekayasa tender, gratifikasi proyek, hingga potensi kerugian negara yang nilainya diduga sangat besar.

“Kami mendesak BPK melakukan audit investigasi secara komprehensif terhadap proyek-proyek besar di Kementerian PU. Jika ada permainan proyek atau praktik gratifikasi antara pejabat dan kontraktor, maka semuanya harus dibuka secara transparan,” kata Trubus.

Mundurnya Dua Dirjen Jadi Sinyal Bahaya
Kecurigaan publik semakin menguat setelah dua pejabat tinggi Kementerian PU secara mengejutkan mengundurkan diri di tengah proses audit internal Inspektorat Jenderal.

Dua pejabat tersebut adalah Dwi Purwantoro (eks Dirjen Sumber Daya Air/SDA) dan Dewi Chomistriana (eks Dirjen Cipta Karya).

Pengunduran diri mendadak ini memicu spekulasi luas bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur bernilai jumbo.

Kasus ini bahkan mulai dipelajari oleh Kejaksaan Agung setelah muncul indikasi potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1 triliun hingga Rp3 triliun berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan pihaknya sedang mempelajari laporan awal terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“Kami sedang mempelajari laporan yang ada. Informasinya belum kami terima secara utuh sehingga masih dalam tahap telaah awal,” kata Syarief.

Namun bagi Trubus, mundurnya dua pejabat tinggi di tengah audit bukanlah kejadian biasa.

“Dalam praktik birokrasi, pengunduran diri pejabat saat pemeriksaan berlangsung sering menjadi alarm adanya persoalan besar. Ini tidak boleh berhenti di spekulasi. Harus dibongkar sampai tuntas,” tegasnya.

Dominasi Kontraktor Proyek Dipertanyakan
Sorotan juga mengarah pada dominasi sejumlah kontraktor dalam proyek-proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PU, dua perusahaan yang disebut kerap memenangkan proyek besar adalah PT Runggu Prima Jaya (RPJ) dan PT Basuki Rahmanta Putra (BRP).

Kedua perusahaan tersebut disebut berulang kali memenangkan paket proyek bernilai lebih dari Rp50 miliar per paket dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun saja, nilai proyek yang mereka peroleh disebut telah mencapai triliunan rupiah.

Menurut Trubus, dominasi semacam itu harus diuji secara serius karena berpotensi menunjukkan adanya pola pengaturan tender.

“Jika satu atau dua perusahaan terus menerus memenangkan proyek besar, publik berhak bertanya: apakah proses tender benar-benar fair atau ada skenario pengaturan pemenang?” ujarnya.

Desakan Bongkar Jejak Uang
Trubus juga mendesak PPATK segera menelusuri aliran dana dari perusahaan-perusahaan kontraktor tersebut ke lingkungan pejabat Kementerian PU.

Menurutnya, penelusuran transaksi keuangan menjadi langkah krusial untuk mengungkap kemungkinan praktik suap, gratifikasi proyek, hingga jaringan broker proyek yang bermain di balik layar.

“PPATK harus masuk. Telusuri apakah ada aliran dana dari perusahaan-perusahaan itu ke pejabat kementerian. Jika ada transfer mencurigakan, itu harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Ia juga meminta PPATK menelusuri kemungkinan aliran dana yang mengarah ke keluarga pejabat, pihak perantara, hingga rekening-rekening yang terafiliasi.

“Dalam proyek besar biasanya ada jaringan perantara atau broker. Karena itu penelusuran transaksi keuangan harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Trubus menegaskan, kunci utama untuk membongkar skandal proyek negara adalah mengikuti jejak uang.

“Follow the money. Dari situ akan terlihat siapa sebenarnya yang menikmati proyek-proyek itu,” pungkasnya.