Mungkinkah Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bakal Tersangka Dugaan Perintangan Penyidikan Korupsi CPO?

Jakarta, MI – Penyidikan mega kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) terus melebar dan kini mulai menyeret aktor di luar korporasi. 

Sorotan publik memuncak setelah penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah serta kantor seorang komisioner Ombudsman RI yang diduga berkaitan dengan upaya perintangan proses hukum dalam perkara besar minyak goreng nasional.

Nama anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ikut terseret dalam pusaran penyidikan setelah tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di kediamannya serta kantor Ombudsman RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Langkah ini menandai babak baru penyidikan perkara ekspor CPO yang sebelumnya lebih banyak menyasar korporasi besar.

Kini, penyidik mulai menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya menghambat proses penyidikan dan penuntutan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan tindakan penyidik tersebut.

Ia menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.

“Benar, YH (Yeka Hendra),” ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin.

Penyidik mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara rekomendasi Ombudsman dengan gugatan yang diajukan sejumlah korporasi sawit ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kebijakan pemerintah terkait ekspor minyak goreng.

Perkara ini sendiri berkaitan dengan tiga grup perusahaan besar di industri kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Rekomendasi Ombudsman diduga dimanfaatkan untuk memperkuat posisi hukum perusahaan-perusahaan tersebut dalam menggugat kebijakan pemerintah.

Jika dugaan itu terbukti, maka rekomendasi lembaga pengawas negara berpotensi menjadi instrumen yang digunakan untuk melemahkan penegakan hukum.

Begitu disapa Monitorindonesia.com, Senin (9/3/2026) Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa dalam hukum pidana, pelaku kejahatan tidak hanya terbatas pada pihak yang melakukan tindak pidana secara langsung.

Menurutnya, siapa pun yang membantu, memfasilitasi, atau membuka jalan bagi terjadinya kejahatan dapat diposisikan sebagai pelaku berdasarkan konsep penyertaan dalam hukum pidana.

“Dalam hukum pidana dikenal konsep deelneming. Artinya siapa pun yang membantu atau memberi jalan bagi kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujar Fickar.

Ia menegaskan, apabila terbukti ada pihak yang secara aktif menghambat, memperlemah, atau memanipulasi proses penyidikan, penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka.

“Jika ada tindakan yang menghambat penyidikan, itu bisa masuk kategori obstruction of justice dan pelakunya dapat diproses pidana,” tegasnya.

Lebih jauh, Fickar mengingatkan bahwa status sebagai pejabat publik justru dapat menjadi faktor pemberat dalam proses hukum. 

Pasalnya, pejabat negara memiliki tanggung jawab menjaga integritas sistem hukum serta memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan akuntabel.

Pengembangan perkara ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ekspor CPO berpotensi jauh lebih besar dari sekadar dugaan kerugian negara dalam praktik korporasi. 

Penyidikan kini mulai membuka kemungkinan adanya jaringan perintangan hukum yang melibatkan pihak-pihak dengan posisi strategis dalam sistem pengawasan negara.

Hingga Senin sore sekitar pukul 15.10 WIB, tim penyidik Jampidsus masih berada di kantor Ombudsman RI dan proses penggeledahan masih berlangsung.

Jika dugaan perintangan penyidikan ini terbukti, kasus CPO tidak hanya menyeret korporasi raksasa sawit, tetapi juga berpotensi mengguncang institusi negara yang seharusnya menjadi pengawas pelayanan publik.