BPK Bongkar Borok Proyek Strategis Pelindo: PSN Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kijing Tak Beri Kontribusi, Operasi Rugi Bertahun-tahun

Jakarta, MI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap fakta keras terkait pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Berdasarkan data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Selasa (10/3/2026) bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada 20 Mei 2025, BPK menemukan bahwa sejumlah proyek pelabuhan strategis justru belum memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja perusahaan.

Proyek yang disorot antara lain pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), serta Terminal Kijing di Kalimantan Barat.

Alih-alih menjadi motor pertumbuhan logistik nasional, proyek tersebut dinilai masih jauh dari target yang direncanakan dalam studi kelayakan.

BPK menyatakan pengelolaan proyek strategis tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi Pelindo sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

Temuan audit menunjukkan bahwa PT Prima Multi Terminal (PMT) selaku operator PSN Pelabuhan Kuala Tanjung bahkan mengalami kerugian selama periode 2019 hingga 2024. Lebih memprihatinkan lagi, hingga saat pemeriksaan dilakukan, belum ada langkah strategis yang memadai untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama para pihak terkait pengembangan pelabuhan tersebut.

Masalah lain juga ditemukan pada pengoperasian Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT). BPK mencatat bahwa operasional kawasan industri ini tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, lahan yang sudah dibebaskan belum mampu menghasilkan pengembalian investasi (return) bagi perusahaan.

Sementara itu, di Terminal Kijing, persoalan berbeda muncul. BPK menilai throughput atau volume arus barang yang masuk ke terminal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam studi kelayakan. Kondisi ini membuat pelabuhan belum mampu melayani kegiatan bongkar muat peti kemas secara optimal.

Akumulasi masalah tersebut membuat pengelolaan PSN oleh Pelindo tidak menghasilkan keuntungan sesuai proyeksi awal.

BPK juga menyoroti lemahnya perencanaan strategis di internal perusahaan. Direksi Pelindo dinilai kurang cermat dalam menyusun backup plan atau strategi alternatif untuk menekan kerugian operasional proyek strategis tersebut.

Selain itu, koordinasi antar pimpinan unit bisnis juga dianggap belum optimal dalam merancang serta memonitor langkah strategis guna meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan.

Menanggapi temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi tegas kepada manajemen Pelindo. Dewan Komisaris diminta menginstruksikan direksi agar segera menyusun langkah strategis alternatif guna memperbaiki kinerja proyek PSN.

Direktur Utama Pelindo juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta para pemangku kepentingan untuk mencegah kerugian yang lebih besar sekaligus memperbaiki kinerja operasional proyek strategis yang dikelola oleh regional dan subholding perusahaan.

Selain itu, direksi diwajibkan membentuk task force khusus yang bertugas memonitor pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan serta mengevaluasi kinerja proyek PSN secara berkala.

Temuan BPK ini menambah daftar panjang sorotan terhadap pengelolaan proyek infrastruktur strategis nasional yang menelan investasi besar namun belum menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan.