Sudah Bayar Rp33 Miliar, Promosi Bank DKI Tak Jalan

Jakarta, MI — Kerja sama promosi antara PT Bank DKI dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang bernilai puluhan miliar rupiah justru menyisakan ironi.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebagian besar fasilitas promosi dalam skema naming rights Halte Senayan PT Bank DKI tidak dimanfaatkan sesuai perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian manfaat hingga miliaran rupiah.

Dalam laporan pemeriksaan BPK, Bank DKI tercatat menggelontorkan biaya kerja sama sebesar Rp33 miliar untuk memperoleh hak penamaan halte serta berbagai fasilitas promosi selama tiga tahun, sejak Juli 2024 hingga Juli 2027.

Namun, sejumlah aktivitas promosi yang seharusnya dijalankan pada tahun pertama kerja sama justru belum terealisasi.

Padahal, dalam perjanjian kerja sama, Bank DKI seharusnya memperoleh berbagai fasilitas promosi, antara lain pemasangan signage nama halte, branding di area halte, branding pada lima unit bus Transjakarta selama tiga bulan, hingga pelaksanaan event promosi enam kali dalam setahun.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penempatan berbagai materi promosi seperti peta integrasi Transjakarta, papan informasi, signage digital, hingga sistem informasi penumpang (Passenger Information System).

Namun fakta di lapangan berbeda.

Hasil pemeriksaan dokumen dan inspeksi fisik BPK menemukan branding pada area halte belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari total ruang branding seluas 75 meter persegi yang disepakati untuk enam bulan, yang benar-benar dimanfaatkan hanya 20 meter persegi di area interior halte.

Sementara itu, ruang branding eksterior seluas 70 meter persegi hanya digunakan selama satu minggu, jauh di bawah durasi kerja sama yang seharusnya mencapai 26 minggu.

Artinya, terdapat 55 meter persegi ruang branding yang tidak dimanfaatkan selama sekitar 25 minggu.

BPK juga menemukan tiga kegiatan promosi lain yang sama sekali belum dilaksanakan, yaitu: Branding pada lima bus Transjakarta, pelaksanaan event promos dan pembuatan ambience lighting dan desain halte

Akibatnya, Bank DKI berpotensi kehilangan manfaat ekonomi dari investasi promosi yang telah dibayarkan.

BPK menghitung potensi opportunity loss minimal mencapai Rp1,2 miliar pada tahun pertama kerja sama. Kerugian manfaat itu berasal dari tidak terlaksananya branding bus senilai sekitar Rp549 juta serta kegiatan event promosi sekitar Rp659 juta.

Ironisnya, berbagai manfaat promosi tersebut sebelumnya telah dihitung memiliki nilai ekonomi besar. Dalam dokumen perencanaan kerja sama, total nilai manfaat promosi bahkan diperkirakan mencapai Rp45,84 miliar, jauh di atas nilai investasi yang dikeluarkan.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prosedur internal Bank DKI. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Sponsorship dan Promosi, setiap kegiatan promosi wajib mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima melalui analisis cost and benefit.

Namun implementasi di lapangan menunjukkan koordinasi internal belum berjalan optimal. BPK menyebutkan bahwa unit Corporate Secretary Bank DKI belum menindaklanjuti secara penuh pelaksanaan promosi melalui branding sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Bank DKI agar memerintahkan Corporate Secretary segera merealisasikan rencana aksi dan memastikan kegiatan branding serta promosi dijalankan sesuai kontrak.

Jika tidak segera diperbaiki, kerja sama promosi yang seharusnya menjadi strategi meningkatkan citra dan akuisisi nasabah justru berisiko berubah menjadi pengeluaran mahal yang tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.