Surat “Rahasia” Bongkar Dugaan Penyimpangan Pungutan Turis di Bali

Jakarta, MI - Sebuah surat berlabel “Rahasia” dari Kejaksaan Agung RI mulai membuka tabir dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pungutan wisatawan asing di Bali. 

Dokumen internal tersebut mengindikasikan adanya penyelidikan awal atas pengelolaan pungutan sebesar Rp150.000 kepada wisatawan asing yang diberlakukan di wilayah Provinsi Bali.

Surat bernomor R-131/D.4/Dek.2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 itu ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Dalam dokumen tersebut, Kejaksaan meminta kehadiran pejabat terkait untuk memberikan informasi dan data menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Langkah ini diambil setelah aparat intelijen kejaksaan menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penerimaan negara dari pungutan tersebut.

Pungutan yang bernilai Rp150.000 per wisatawan itu disebut telah diberlakukan sejak 14 Februari, namun kini justru menjadi sorotan karena diduga bermasalah dalam implementasi maupun pengelolaannya.

Dalam surat itu disebutkan, pejabat terkait diminta hadir pada: Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, pukul 09.00 WIB berlokasi di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. 

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung dengan Roni Indra, Kepala Seksi Investasi pada jajaran intelijen kejaksaan, yang akan menggali keterangan serta mengumpulkan dokumen terkait dugaan penyimpangan itu.

Kejaksaan juga secara tegas meminta pihak yang dipanggil membawa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pungutan wisatawan asing sebagai bahan klarifikasi.

Surat rahasia tersebut ditandatangani oleh I Putu Gede Astawa, Jaksa Utama Muda yang bertindak atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen, menandakan bahwa kasus ini sudah masuk dalam radar pengawasan intelijen penegak hukum.