KPK Sikat Bupati Cilacap, 27 Orang Diciduk

Jakarta, MI - Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeret kepala daerah. 

Kali ini, giliran Bupati Cilacap yang harus berurusan dengan penyidik setelah lembaga antirasuah itu mengamankan puluhan orang dalam operasi senyap di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat (13/3/2026), KPK mengamankan total 27 orang.

Dari jumlah tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Di antara mereka terdapat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono.

Keduanya tiba di kantor KPK pada Sabtu (14/3/2026) sekitar pukul 02.35 WIB, setelah sebelumnya diamankan dalam operasi yang dilakukan di daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak yang dibawa ke Jakarta tidak hanya kepala daerah dan sekda, tetapi juga sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

“Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menduga adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sejumlah barang bukti berupa uang tunai juga telah diamankan, meski jumlah serta sumbernya belum diungkap secara resmi oleh KPK.

Pasca operasi, tim penyidik juga bergerak cepat melakukan langkah pengamanan di kantor pemerintahan daerah.

Ruang kerja Sekda Cilacap disegel, termasuk ruangan Asisten Sekda yang berada dalam kompleks perkantoran yang sama.

Segel KPK terlihat terpasang di pintu bagian belakang ruang kerja Sekda, menandai bahwa ruangan tersebut kini menjadi bagian dari lokasi yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka dalam waktu 1x24 jam sejak penangkapan.

Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terseret operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan permainan proyek di lingkungan pemerintah daerah.