Pemkab Rejang Lebong Menetapkan Fee sekitar 10–15 Persen dari Nilai Proyek

Jakarta, MI - Praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa kembali menunjukkan wajah lamanya beroperasi sejak tahap paling awal proyek bahkan sebelum pekerjaan dimulai. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan kuat skema “ijon proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang diduga menjadi pintu masuk pemborosan anggaran sekaligus penurunan kualitas pembangunan.

Temuan ini mencuat pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut praktik “ijon” dilakukan melalui kesepakatan pembagian fee antara pihak-pihak terkait sebelum proyek berjalan.

“Dalam perkara di Pemkab Rejang Lebong, terdapat dugaan pengaturan proyek melalui praktik ‘ijon’ dengan penetapan fee sekitar 10–15 persen dari nilai proyek,” ujar Budi, Senin (16/3/2026).

Skema ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pola sistemik yang secara langsung menggerus kualitas pembangunan.

Potongan fee di awal membuat kontraktor terpaksa menyesuaikan biaya produksi yang sering kali berujung pada pengurangan spesifikasi teknis atau kualitas pekerjaan.

Akibatnya, proyek infrastruktur yang dibiayai anggaran besar justru berisiko tidak optimal. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik.

Data Sudah Bicara, Risiko Tetap Terbuka

Sinyal kerentanan sebenarnya telah terdeteksi jauh sebelum OTT terjadi. Melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), KPK mencatat skor kinerja Pemkab Rejang Lebong memang mengalami peningkatan, dari 71 pada 2023 menjadi 72 di 2024, dan 77 pada 2025.

Namun, di balik kenaikan itu, sektor pengadaan barang dan jasa tetap menjadi titik rawan. Pada 2025, skor PBJ hanya berada di angka 61, dengan pelaksanaan pengadaan bahkan lebih rendah di angka 41. Untuk proyek strategis, skornya 68—masih jauh dari kategori aman.

Kondisi 2024 bahkan lebih mengkhawatirkan. Skor PBJ hanya 32, dengan pengendalian proyek strategis anjlok di angka 16.

“Data tersebut menunjukkan tata kelola pengadaan, terutama proyek strategis, masih rentan dan perlu diperkuat,” tegas Budi.

Tak hanya dari sisi sistem, persoalan juga muncul pada aspek integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan skor Pemkab Rejang Lebong berada di angka 70,36—masih dalam kategori rentan dan turun 4,26 poin dari tahun sebelumnya.

Penurunan paling signifikan terjadi pada aspek sosialisasi antikorupsi, yang merosot dari 69,7 menjadi 61,05. Sementara itu, pengelolaan sumber daya manusia justru mengalami perbaikan, naik dari 64,4 menjadi 69,98.

Penilaian para ahli juga belum menggembirakan, dengan skor 61,7—menandakan sistem integritas belum cukup kuat menutup celah praktik korupsi.

KPK menegaskan bahwa upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan melalui pendampingan dan supervisi. Namun, lemahnya implementasi di sektor krusial seperti pengadaan membuat celah tetap terbuka.

Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK kini mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.

Penguatan integritas aparatur, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan internal yang efektif disebut sebagai kunci utama untuk memutus rantai praktik “ijon proyek”.

KPK juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan data risiko dari SPI dan MCSP sebagai alat evaluasi, bukan sekadar formalitas administratif.

Jika tidak dibenahi, praktik pemotongan “di depan” seperti ini akan terus menjadi parasit anggaran—menggerogoti kualitas pembangunan dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.