Kacau! Sistem RCS KAI Gagal Total, Ribuan Data Tak Tercatat di SAP

Jakarta, MI – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menampar keras tata kelola digital PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 67/LHP/XX/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024, BPK mengungkap aplikasi Rail Cargo System (RCS) yang digadang-gadang sebagai tulang punggung pengelolaan angkutan barang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Kamis (19/3/2026), BPK secara tegas menyebut bahwa sistem RCS yang terintegrasi dengan SAP justru menyimpan banyak celah serius.

“Aplikasi RCS belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengelolaan angkutan barang,” tulis BPK dalam laporannya.

Lebih mengejutkan, hasil uji petik BPK menemukan adanya 3.246 Surat Angkutan (SA) dengan status “BAB berhasil” di aplikasi RCS, namun tidak masuk ke dalam sistem SAP. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan integrasi data yang berdampak langsung pada akurasi pencatatan pendapatan.

“Terdapat 3.246 Surat Angkutan dengan status ‘BAB berhasil’ di aplikasi RCS tidak masuk ke dalam System Application and Processing (SAP),” ungkap BPK.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan berbagai persoalan mendasar lainnya, mulai dari kesalahan input data hingga ketidakmampuan sistem menyediakan data muatan yang valid.

“Terdapat kesalahan input data dalam aplikasi RCS,” lanjut laporan tersebut.
“Aplikasi RCS belum mampu menyediakan data muatan angkutan barang yang valid.”

Kondisi ini berdampak serius. BPK menilai tujuan penggunaan RCS—seperti membantu pembuatan berita acara, pencatatan timbang, hingga pembukuan—belum sepenuhnya tercapai. Bahkan, pencatatan berat muatan harian dinilai tidak akurat.

Masalah ini disebut bukan tanpa sebab. BPK menyoroti lemahnya pengawasan dan pengembangan sistem.

“VP IT Design and Development belum menyempurnakan aplikasi RCS,” tulis BPK.
“EVP SPI PT KAI tidak melakukan reviu aplikasi secara berkala.”

Selain itu, proses input data yang masih dilakukan manual oleh petugas juga membuka ruang kesalahan.

Menanggapi temuan tersebut, pihak KAI mengakui bahwa pemanfaatan RCS masih dalam tahap pengembangan berkelanjutan. Namun pengakuan ini justru menguatkan fakta bahwa sistem yang sudah berjalan belum siap menopang operasional secara maksimal.

BPK pun memberikan rekomendasi tegas kepada manajemen KAI, mulai dari peningkatan keandalan sistem, evaluasi berkala, hingga pembinaan petugas input data.

Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi di tubuh BUMN transportasi belum sepenuhnya solid. Alih-alih meningkatkan efisiensi, sistem yang belum matang justru berpotensi menimbulkan kebocoran data dan ketidakakuratan pendapatan.