Chaos di Tubuh Pelindo: Duit Miliaran Lenyap Akibat Salah Kelola

Jakarta, MI - Temuan keras diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 25/LHP/XX/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025, BPK menyoroti bobroknya desain dan implementasi tata kelola teknologi informasi (TI) di tubuh BUMN pelabuhan tersebut.

Sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Jumat (20/3/2026), BPK secara tegas menyatakan bahwa perencanaan TI Pelindo tidak selaras dengan kebijakan perusahaan, bahkan berujung pada pemborosan anggaran hingga miliaran rupiah.

“Realisasi pekerjaan penyusunan ITMP… yang tidak selaras dengan arahan/kebijakan PT Pelindo Head Office (HO) memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp1.312.792.000,00,” demikian kutipan LHP BPK.

Tak hanya soal pemborosan, BPK juga menemukan kekacauan struktural dalam pengelolaan TI. Pelindo dinilai belum memiliki struktur organisasi yang jelas dalam memisahkan peran dan tanggung jawab. Bahkan, di sejumlah wilayah operasional, fungsi TI berjalan tanpa pengelola yang pasti.

BPK mencatat, tidak terdapat struktur organisasi dan personel pengelola TI di tingkat cabang/terminal pada Regional 1 dan Regional 4, sementara di Regional 2 justru terjadi ketidaksinkronan tugas dengan kebijakan induk perusahaan.

Akibatnya, kondisi ini dinilai berbahaya. BPK memperingatkan bahwa:

Pengelolaan TI berpotensi tidak berjalan efektif

Terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi

Kinerja TI tidak dapat diukur secara memadai

Lebih jauh, BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal. Direktur Strategi selaku Ketua Komite Pengawas TI disebut “kurang cermat dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi TI.”

Tak hanya itu, direksi anak perusahaan seperti PT IPC Terminal Peti Kemas dan PT Indonesia Kendaraan Terminal juga dinilai lalai karena tidak berkonsultasi dengan induk sebelum menyusun rencana kerja TI.

Sementara itu, Group Head TI Pelindo turut disorot karena dianggap gagal mengendalikan strategi dan tata kelola TI secara menyeluruh, termasuk dalam evaluasi struktur organisasi di level regional hingga cabang.

Atas temuan serius ini, BPK mendesak langkah tegas. Direktur Utama Pelindo diminta segera:

Menginstruksikan perbaikan tata kelola TI secara menyeluruh

Menyelaraskan kebijakan antara induk dan anak perusahaan

Menata ulang struktur organisasi TI agar tidak terjadi tumpang tindih

Menegur direksi anak usaha yang terbukti lalai

Meski pihak Pelindo menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berjanji melakukan pembenahan, fakta dalam laporan ini membuka tabir persoalan serius: transformasi digital di tubuh Pelindo ternyata masih jauh dari kata siap, bahkan berpotensi menjadi sumber pemborosan baru.