KPK Ungkap Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah: Suap hingga Jual Beli Jabatan

Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pola berulang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia.

Temuan ini merupakan hasil evaluasi KPK terhadap sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa modus korupsi yang digunakan para pelaku cenderung serupa dari satu kasus ke kasus lainnya.

“Polanya serupa, dan modus yang sama kerap terjadi atau berulang,” kata Budi, dikutip Sabtu (21/3/2026).

KPK mengidentifikasi sejumlah modus yang paling sering muncul dalam kasus yang menjerat kepala daerah, di antaranya suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, serta gratifikasi. 

Menurut Budi, berbagai praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

"Hal ini menunjukkan bahwa celah korupsi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas individu yang menjalankannya," ungkapnya.

KPK menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga karena rendahnya integritas pejabat yang memiliki kewenangan.

Hal ini menjadi perhatian serius, terutama setelah sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjerat kasus hukum.

Sebagai langkah pencegahan, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai peringatan keras.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, KPK juga menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.