3 Perwira dan 1 Bintara BAIS TNI Masih Jalani Pemeriksaan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS

Jakarta, MI - Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI masih terus memeriksa empat prajurit dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. 

Keempat prajurit yang diperiksa tersebut terdiri dari tiga perwira dan satu bintara. Mereka adalah SL berpangkat Lettu, NDP berpangkat Kapten, BHW berpangkat Lettu, serta ES dengan pangkat Serda. Para prajurit itu berasal dari matera TNI Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) yang sudah dilakukan penahanan 
 
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan proses penyidikan terhadap empat personel tersebut masih berjalan.

“Saya sampaikan bahwa sampai saat ini proses penyidikan terhadap 4 personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara AY sedang berjalan,” ujar Aulia, dikutip Selasa (24/3/2026).

Ia menegaskan, pihak TNI belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai hasil penyidikan karena proses pengumpulan bukti masih berjalan.

“Mohon menunggu sampai seluruh proses penyidikan oleh penyidik dari puspom TNI selesai dilaksanakan,” ucapnya.

Andrie Yunus sendiri merupakan aktivis selaku pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi korban dari teror penyiraman air keras di jalan Salemba I, Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini pun telah ditangani Polda Metro Jaya dan TNI untuk proses penyidikan.

Dalam perkembangan penyelidikan, Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi empat orang yang diduga terlibat. Namun sejauh ini identitas dua terduga eksekutor baru diketahui, yakni BHCW dan MAK. Meski begitu, penyidik tidak menutup kemungkinan, ada lebih dari empat orang yang terlibat. 

Sementara itu, TNI yang menggelar konferensi pers pada waktu yang sama menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan empat personel Detasemen Markas BAIS TNI. Keempat prajurit itu berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, dan saat ini telah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. 

Meski demikian, data yang dimiliki kepolisian akan disinkronkan dengan penyelidikan TNI. Karena terdapat perbedaan inisial antara terduga eksekutor yang diumumkan Polri maupun empat terduga prajurit yang saat ini telah ditahan Mabes TNI. 

Kerja sama antara kedua institusi ini dilakukan untuk memastikan kasus teror tersebut dapat diungkap secara jelas dan menyeluruh. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan.