Garuda Indonesia Tak Layak Dipertahankan!

Jakarta, MI – Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) kembali menjadi sorotan tajam. Maskapai pelat merah itu mencatat rugi bersih sebesar US$319,39 juta atau sekitar Rp5,42 triliun sepanjang 2025, melonjak drastis hampir 4,5 kali lipat dibandingkan kerugian tahun sebelumnya yang hanya US$69,77 juta.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), pembengkakan kerugian terjadi di tengah penurunan pendapatan sebesar 5,8 persen, dari US$3,41 miliar pada 2024 menjadi US$3,21 miliar di 2025. Pendapatan terbesar masih disumbang dari penerbangan berjadwal sebesar US$2,14 miliar, disusul penerbangan tidak berjadwal US$340,87 juta, serta pendapatan lain-lain US$361,05 juta.

Meski beban usaha berhasil ditekan tipis dari US$3,11 miliar menjadi US$3,1 miliar, struktur biaya tetap menjadi masalah utama. Beban operasional penerbangan mencapai US$1,54 miliar, sementara beban pemeliharaan dan perbaikan membengkak hingga US$661,36 juta. Ditambah lagi beban kebandaraan dan pelayanan penumpang yang masing-masing mencapai ratusan juta dolar, membuat tekanan keuangan perusahaan kian berat.

Dari sisi neraca, kondisi Garuda juga memprihatinkan. Total aset tercatat US$7,43 miliar, namun hampir seluruhnya “tertutup” oleh liabilitas yang mencapai US$7,33 miliar. Ekuitas perusahaan hanya tersisa US$91,91 juta—angka yang sangat tipis untuk ukuran BUMN strategis.

Tak Layak Dipertahankan

Mengutip pernyataan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Bahwa dia pernah secara terbuka mempertanyakan urgensi mempertahankan Garuda di tengah kinerja yang terus merugi dan ketergantungan pada suntikan dana negara.

“Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung, bubarkan saja,” tegas Mufti dalam rapat dengar pendapat bersama Garuda Indonesia di Senayan, Senin, 22 September 2025.

Menurutnya, berbagai upaya penyelamatan yang telah dilakukan, termasuk suntikan dana Rp6,6 triliun, belum menunjukkan hasil signifikan. Target ambisius penguasaan 50 persen pasar domestik bahkan dinilai tidak realistis, mengingat saat ini Garuda hanya menguasai sekitar 11 persen, jauh di bawah maskapai swasta yang mencapai lebih dari 60 persen.

Mufti juga mendesak manajemen untuk menyampaikan peta jalan yang jelas dan terukur. Ia bahkan menantang direksi untuk mundur jika target yang dicanangkan tidak tercapai.

Terjebak Lingkaran Rugi

Masalah Garuda bukan hanya terjadi di level tahunan. Pada kuartal I-2025, perusahaan masih mencatat kerugian bersih US$76,49 juta. Meski pendapatan tumbuh tipis 1,63 persen menjadi US$723,56 juta, kenaikan tersebut tidak mampu menutup lonjakan beban operasional dan beban keuangan.

Beban pemeliharaan melonjak 26,10 persen menjadi US$156,19 juta, sementara beban keuangan naik menjadi US$124,56 juta. Bahkan keuntungan dari selisih kurs sebesar US$12,82 juta tidak cukup untuk menahan laju kerugian.

Kondisi ini mempertegas bahwa Garuda masih terjebak dalam lingkaran rugi struktural—pendapatan tumbuh terbatas, sementara biaya tetap tinggi dan sulit ditekan.

Beban Negara atau Aset Strategis?

Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah Garuda masih layak dipertahankan sebagai BUMN? Alih-alih menjadi kebanggaan nasional, maskapai ini justru dinilai terus menjadi beban fiskal dan menyedot dana publik tanpa memberikan imbal hasil yang sepadan.

Tanpa reformasi total dan langkah drastis, termasuk kemungkinan restrukturisasi ekstrem hingga pembubaran, Garuda berisiko terus menjadi “lubang hitam” keuangan negara.