Sindiran Keras untuk KPK: Rekor yang Dipertanyakan

Jakarta, MI — Kritik tajam kembali diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah.

Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, memilih cara tak biasa: mengirimkan “piagam penghargaan” bernada sindiran sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut.

Boyamin menilai keputusan KPK itu sebagai “rekor” yang belum pernah terjadi sejak lembaga antirasuah berdiri pada 2003.

Ia menyebut, selama ini pengalihan penahanan hanya terjadi dalam kondisi khusus, seperti pembantaran karena sakit berat, bukan untuk tahanan yang sebelumnya dinyatakan sehat.

“Ini bukan prestasi, tapi pengingat. Jangan main-main dengan perasaan publik,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Menurutnya, langkah KPK berpotensi memicu persepsi diskriminasi hukum. Ia menyoroti adanya tersangka lain dalam perkara serupa yang tidak mendapatkan perlakuan sama, sehingga berisiko merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Tak hanya itu, Boyamin juga mengkritik cara KPK menangani komunikasi publik. Ia menuding adanya ketidakterbukaan dalam proses pengalihan penahanan, berbeda dengan saat penahanan awal yang diumumkan secara terbuka. Kondisi ini, kata dia, memicu kekecewaan luas, baik dari masyarakat maupun sesama tahanan.

“Kalau ini dibiarkan, semua orang bisa meminta hal serupa. Sistem penegakan hukum bisa runtuh,” tegasnya.

Sebagai bentuk protes lanjutan, MAKI juga mengirimkan banner ke KPK yang akan dipasang di depan Rumah Tahanan KPK di Gedung Merah Putih.

Meski tahanan yang dimaksud telah dikembalikan ke rutan, Boyamin menegaskan banner tersebut tetap penting sebagai simbol peringatan agar kesalahan serupa tidak terulang.

Aksi simbolik ini, lanjutnya, merupakan representasi kemarahan publik terhadap kebijakan yang dinilai mencederai semangat pemberantasan korupsi.

“Ini bukan sekadar kritik, tapi alarm bagi KPK agar tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.