Kontroversi Yaqut Mengguncang, KPK Dituding Main Aman

Jakarta, MI — Kritik keras dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan pengalihan status penahanan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Langkah tersebut dinilai janggal dan memicu kecurigaan publik.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai penjelasan KPK tidak menjawab substansi persoalan. Ia menyebut respons lembaga antirasuah itu cenderung normatif dan tidak disertai bukti yang memadai.

Menurutnya, sikap KPK lebih terlihat seperti upaya defensif ketimbang memberikan klarifikasi yang transparan kepada publik. “KPK terkesan hanya membantah tanpa penjelasan yang kuat dan masuk akal,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

MAKI juga menyoroti keanehan dalam kebijakan tersebut. Boyamin menegaskan, sepanjang praktik penegakan hukum KPK, pengalihan penahanan hampir tidak pernah dilakukan tanpa alasan kesehatan yang jelas.

Momentum menjelang Lebaran semakin memperkuat persepsi adanya perlakuan khusus. Karena itu, MAKI menduga adanya campur tangan pihak tertentu dalam proses tersebut.

Laporan resmi pun telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya intervensi. Namun, identitas pihak yang diduga terlibat belum diungkap dan sepenuhnya diserahkan kepada Dewas.

Sementara itu, KPK tetap bersikukuh bahwa pengalihan penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan. Lembaga tersebut juga membantah adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyidikan perkara ini mengalami kemajuan signifikan. Ia memastikan perkembangan terbaru akan diumumkan dalam waktu dekat, meski belum merinci kemungkinan adanya tersangka baru.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun anggaran 2024 ini sendiri disebut-sebut menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.

Di tengah polemik yang berkembang, publik kini menuntut KPK untuk membuka proses penanganan perkara secara lebih transparan dan konsisten, guna menjaga kepercayaan terhadap lembaga pemberantasan korupsi tersebut.