Kabinet Disorot: Prabowo Tolak Laporan Bohong

Jakarta, MI  — Nada tak biasa keluar dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah seremoni satu tahun Danantara Indonesia, peringatan keras justru dilontarkan ke arah dalam, jangan lagi ada laporan palsu di lingkar kekuasaan.

Pernyataan itu bukan sekadar teguran administratif. Di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prabowo secara terbuka mengaku kesulitan mendapatkan laporan yang benar. Ia bahkan menyinggung praktik “laporan menyenangkan” yang diduga hanya bertujuan menjaga citra di hadapan Presiden.

“Saya susah dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan yang benar, jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan, saya kasih peringatan keras ini,” kata Prabowo dikutip (29/3/2026)

Pengamat politik Rocky Gerung melihat pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa Presiden tidak lagi sepenuhnya percaya pada data dari pembantunya sendiri. Ia menduga Prabowo menerima “bocoran” terkait ketidakakuratan laporan sejumlah menteri.

Menurut Rocky, kecurigaan itu bisa berangkat dari keganjilan data yang selama ini dipertanyakan publik, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi hingga data pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mencontohkan angka PHK yang disebut sekitar 100 ribu orang. Angka itu, menurutnya, berpotensi jauh lebih besar jika merujuk pada data pelaku usaha.

“Misalnya data PHK itu disebut 100.000. Itu data BPS juga bohong, tuh. Karena untuk dapat data yang benar, tanya pada Apindo karena mereka yang melakukan PHK. Mereka mungkin bilang ini kalau datanya 100.000, dikali tiga saja. Artinya 300.000 PHK," kata Rocky di kanal YouTube miliknya.

Tak hanya itu, Rocky juga menyinggung sejumlah program lain seperti perumahan rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu diuji ulang validitas datanya.

Keganjilan tak berhenti pada data. Perbedaan nada antara Presiden dan para menterinya mulai terlihat di ruang publik.

Beberapa hari sebelum teguran itu, Prabowo justru menyampaikan peringatan terbuka soal kondisi global. Ia menilai Indonesia harus bersiap menghadapi masa sulit akibat konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah.

“Dunia sedang mengalami goncangan kita harus siap menghadapi kesulitan,” ujarnya saat peresmian proyek jembatan, Senin (9/3/2026).

Namun, narasi berbeda datang dari jajaran kabinet. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kondisi energi tetap aman. Ia menyebut harga masih terkendali dan pasokan terjaga.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan stok pangan nasional dalam kondisi aman, bahkan menyebut cadangan beras lebih dari cukup.

Perbedaan ini memunculkan kontras tajam: Presiden berbicara soal potensi krisis, sementara menteri menampilkan optimisme stabilitas.

Rocky menilai, perbedaan ini bisa jadi bukan sekadar perbedaan perspektif, melainkan cerminan dinamika psikologis di dalam kabinet. Ia menduga sebagian menteri memilih menyajikan laporan yang “aman” demi menjaga posisi politik, terutama di tengah potensi reshuffle.

“Yang merasa rawan diganti, cenderung memuji dan menyenangkan,” ujarnya.

Jika benar, situasi ini menempatkan Presiden dalam posisi yang tidak ideal—mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang diragukan akurasinya.

Peringatan Prabowo bisa dibaca sebagai upaya mengembalikan rasionalitas dalam pengambilan kebijakan. Namun, di sisi lain, ia juga membuka tabir kemungkinan adanya problem serius dalam tata kelola informasi di level tertinggi pemerintahan.