Pasokan Amburadul, PLTU Jawa 7 Seret PLN ke Pembengkakan Rp308,5 M

Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan pasokan batubara PT PLN (Persero), khususnya pada PLTU IPP Jawa 7. 

Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025, sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Senin (30/3/2026).

Dalam laporan tersebut, BPK secara tegas menyebut bahwa kontinuitas pasokan batubara PLTU IPP Jawa 7 tidak terjamin, yang berdampak langsung pada lonjakan biaya bahan bakar (fuel cost) mencapai Rp308.524.609.215,00.

“Jika pasokan batubara tidak dapat terpenuhi secara terus menerus akan meningkatkan risiko keandalan sistem tenaga listrik salah satunya kontinuitas pelayanan energi listrik,” tulis BPK dalam laporannya.

PLTU IPP Jawa 7 sendiri merupakan pembangkit berkapasitas besar (2x1.000 MW) yang berperan penting dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali.

Namun ironisnya, dalam sistem merit order Jamali per Desember 2023, pembangkit ini justru berada di peringkat ke-20 dengan biaya operasi mencapai 466/kWh, menunjukkan efisiensi yang belum optimal.

BPK juga menemukan sejumlah akar persoalan krusial, di antaranya pealisasi Capacity Factor (CF) sering tidak mencapai target akibat kendala pasokan batubara, kontrak pasokan belum terjamin, masih didominasi skema spot dan short term, dan pemasok batubara gagal memenuhi target pasokan sesuai penugasan pemerintah.

Akibat kondisi tersebut, PLN berpotensi terus menanggung pembengkakan biaya. Bahkan hingga Mei 2024, terdapat indikasi ketidakpastian security of supply yang masih berlanjut.

BPK menilai persoalan ini tidak lepas dari lemahnya koordinasi internal PLN. “Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN kurang cermat dalam berkoordinasi dengan stakeholder untuk menjamin security of supply pasokan batubara,” tegas BPK.

Tak hanya itu, fungsi manajemen risiko dan pengawasan pemasok juga dinilai belum optimal, sehingga berdampak pada gangguan pasokan yang berujung pada kenaikan biaya produksi listrik.

Sebagai langkah perbaikan, BPK merekomendasikan PLN untuk memperkuat koordinasi lintas stakeholder dalam pengamanan pasokan, meningkatkan mitigasi risiko gangguan pasokan batubara, dan memperketat pengawasan terhadap pemasok dan memastikan kontrak jangka panjang

Temuan ini menjadi alarm keras bagi PLN, mengingat PLTU Jawa 7 merupakan tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Jika persoalan pasokan tak segera dibenahi, bukan hanya biaya yang membengkak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas listrik di Jawa-Bali.

Catatan redaksi: Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo tidak pernah mau menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com.