Fickar Hadjar: Stop Laporan ABS, Pelakunya Harus Dihukum

Jakarta, MI – Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto soal dugaan praktik “laporan menyenangkan” di lingkar kekuasaan tak lagi sekadar teguran moral.

Dalam perayaan satu tahun Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prabowo secara terbuka mengungkap kesulitannya memperoleh data yang valid dari para pembantunya.

Ia menyoroti praktik laporan yang diduga disusun untuk menyenangkan Presiden, bukan mencerminkan kondisi riil.

“Saya susah dapat laporan yang benar jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu,” tegas Prabowo, mengirim sinyal kuat adanya problem serius dalam arus informasi di level tertinggi pemerintahan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai peringatan tersebut harus diikuti langkah konkret. Menurutnya, jika terbukti ada laporan palsu dari menteri, Presiden wajib meminta pertanggungjawaban.

“Secara administratif bisa diminta mundur atau dipecat. Bahkan bisa diproses hukum agar tidak menjadi preseden laporan asal bapak senang,” ujar Fickar Hadjar saat dihubungi Monitorindonesia.com, Seninc(30/3/2026).

Pernyataan itu mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar etika birokrasi, melainkan berpotensi masuk ranah pidana jika mengandung unsur manipulasi data yang merugikan negara.

Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung membaca peringatan Prabowo sebagai tanda menurunnya kepercayaan Presiden terhadap laporan internal kabinet. Ia menduga ada “bocoran” yang membuat Prabowo mulai meragukan validitas data yang disodorkan.

Rocky mencontohkan keganjilan pada data pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka resmi sekitar 100 ribu dinilai jauh dari realitas di lapangan.

“Kalau merujuk pelaku usaha, bisa saja itu dikali tiga. Artinya 300 ribu PHK,” kata Rocky.

Ia juga menyoroti sejumlah program strategis seperti perumahan rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang, menurutnya, perlu diuji ulang akurasi datanya.

Kontradiksi semakin tampak ketika pernyataan Presiden soal potensi krisis global berbenturan dengan optimisme para menterinya. Prabowo sebelumnya mengingatkan adanya guncangan dunia akibat konflik geopolitik, namun sejumlah pejabat justru menegaskan kondisi energi dan pangan nasional tetap aman.

Perbedaan nada ini dinilai bukan sekadar variasi perspektif, melainkan indikasi dinamika psikologis di dalam kabinet. Rocky menyebut, menteri yang merasa posisinya rawan cenderung menyajikan laporan yang “aman” demi menjaga jabatan.

Situasi ini menempatkan Presiden pada posisi rawan: mengambil keputusan strategis berbasis data yang diragukan akurasinya.

Peringatan keras Prabowo kini menjadi lebih dari sekadar alarm. Ia membuka kemungkinan adanya krisis kejujuran dalam tata kelola pemerintahan dan jika benar terbukti, konsekuensinya bukan hanya reshuffle, tetapi juga proses hukum bagi penyusun laporan palsu.