Kejagung Diuji DPR, Kasus Amsal Sitepu jadi Panggung Taruhan Integritas Hukum

Jakarta, MI — Sorotan terhadap Kejaksaan Agung kian mengeras. Di tengah tekanan publik, institusi ini menyatakan siap memenuhi panggilan DPR RI untuk membedah penanganan perkara dugaan korupsi dana desa yang menyeret Amsal Sitepu—kasus yang kini berubah menjadi ujian terbuka bagi kredibilitas aparat penegak hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pihaknya tidak akan menghindar dari forum pengawasan parlemen. Ia menyebut mekanisme RDP sebagai ruang akuntabilitas yang tak bisa ditolak.

“Kami siap hadir. Ini bagian dari kontrol terhadap kerja penegakan hukum agar tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, pernyataan itu tak serta-merta meredam kecurigaan publik. Justru sebaliknya, dinamika kasus semakin memanas setelah terdakwa Amsal Sitepu secara terbuka meminta dibebaskan dari seluruh tuntutan—langkah yang dinilai sebagian kalangan sebagai sinyal perlawanan terhadap dakwaan jaksa.

Di ruang sidang, proses hukum masih bergulir pada tahap pembacaan tuntutan. Jaksa membuka ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan melalui pleidoi. Namun pertanyaan yang menggantung: apakah proses ini murni berjalan objektif, atau ada celah yang bisa dimanfaatkan?

Anang menegaskan, semua mekanisme telah diatur dan harus dihormati. “Silakan terdakwa menggunakan haknya di persidangan,” katanya.

Di sisi lain, Kejagung mencoba menutup potensi celah internal. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) disebut telah melakukan pemantauan intensif. Sinyalnya tegas—tidak ada ruang bagi jaksa yang bermain di luar aturan.

Perkara ini sendiri bermula dari proyek pembuatan video profil desa periode 2020–2022. Amsal, melalui perusahaannya, menawarkan kerja sama ke sekitar 20 desa di empat kecamatan dengan nilai proyek sekitar Rp30 juta per desa. Skema ini kini dipertanyakan: sekadar proyek biasa atau bagian dari praktik yang lebih sistemik?

Dengan DPR bersiap turun tangan dan tekanan publik yang terus menguat, kasus ini tak lagi sekadar soal satu terdakwa. Ini telah menjelma menjadi panggung besar yang mempertaruhkan integritas lembaga penegak hukum.