Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Geng Solo di Kabinet dan Istana

Jakarta, MI - Kekhawatiran terhadap arah pemerintahan dan ekonomi nasional kian menguat menjelang pertengahan 2026. Di tengah tekanan global dan beban fiskal yang membengkak, kritik tajam kini mengarah pada faktor internal kekuasaan yang dinilai menjadi penghambat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago secara terbuka menyoroti keberadaan kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo” dalam lingkar kekuasaan. Ia menilai, kelompok tersebut justru menjadi beban serius bagi jalannya pemerintahan.

“Geng Solo menjadi beban bagi kinerja pemerintahan Prabowo. Pemerintah akhirnya tidak bisa bekerja secara efektif dan maksimal,” ujar Pangi kepada Monitorindonesia.com, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, pola kebijakan yang melekat pada kelompok tersebut cenderung membebani masyarakat. Ia bahkan menyindir, jika pola lama itu kembali dominan, tekanan terhadap rakyat akan semakin berat.

“Rezim Geng Solo itu habit-nya membebani rakyat. Andai pola itu yang dipakai sekarang, bisa saja BBM sudah naik. Mereka punya kebiasaan menaikkan BPJS, BBM, pajak, sembako, pupuk, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya,” tegasnya.

Kritik ini muncul di saat elite nasional juga mulai mengirimkan sinyal bahaya terkait kondisi ekonomi Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap adanya peringatan serius dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai potensi kekacauan nasional pada Juli–Agustus 2026.

Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup pada 17 Februari 2026. Dalam diskusi itu, Jusuf Kalla disebut menyoroti dua tekanan utama: gejolak geopolitik global, khususnya ketegangan Iran dengan Amerika Serikat, serta beban utang negara yang disebut sebagai warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara,” kata Said Didu.

Pertemuan lanjutan pada 15 Maret 2026 yang melibatkan Jusuf Kalla, Said Didu, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo turut memicu perhatian publik. Namun Said Didu menegaskan, pertemuan tersebut bukan manuver politik, melainkan upaya mencari solusi atas potensi krisis.

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla disebut menitipkan sembilan pesan khusus kepada Presiden Prabowo. Meski tidak diungkap ke publik, pesan tersebut mencakup peringatan tentang sosok, program berisiko, serta langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah.

Dari sisi fiskal, Said Didu memaparkan kondisi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Ia menyebut defisit anggaran dalam dua bulan awal pemerintahan sudah menyentuh Rp200 triliun. Jika tidak dikendalikan, angka itu berpotensi melonjak hingga Rp1.000 triliun pada pertengahan tahun.

Skenario terburuknya, kata dia, adalah terganggunya pelayanan publik secara luas. “Jalan akan rusak, daerah kehabisan anggaran, hingga Puskesmas tidak bisa lagi melayani masyarakat,” ujarnya.

Selain faktor ekonomi, Said Didu juga menyoroti keberadaan “faksi pembisik” di sekitar Presiden yang dinilai memperkeruh suasana. Kelompok ini disebut kerap melabeli pihak kritis sebagai ancaman demi mempertahankan posisi di lingkar kekuasaan.

Meski demikian, Said Didu menegaskan bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla dan Gatot Nurmantyo bukan bagian dari oposisi. Mereka mengklaim hanya memberikan peringatan dini agar pemerintah tidak terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam.

“Lebih mudah memperbaiki orang-orang di sekitar Prabowo daripada menjatuhkan Prabowo,” tegasnya.

Di tengah kombinasi tekanan global, beban fiskal, dan dinamika internal kekuasaan, kritik terhadap “Geng Solo” menjadi penanda bahwa persoalan pemerintahan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga siapa yang berada di balik pengaruh kekuasaan. Alarm krisis kini tidak lagi samar—melainkan kian nyata menunggu respons cepat dari pemerintah.