AP2 Indonesia Desak Menteri PU Sikat Habis Mafia Proyek SDA–Cipta Karya: Jangan Tebang Pilih!

Jakarta, MI — Tekanan publik agar praktik korupsi di sektor infrastruktur dibongkar hingga ke akar kian menguat.

PLH Ketua Umum DPP AP2 Indonesia, Yasir Mukadir, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dody Hanggodo untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Direktorat Jenderal SDA dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Kepada Monitorindonesia.com, Kamis (2/4/2026), Yasir menegaskan bahwa langkah berani Menteri PU tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ia mendesak agar seluruh praktik korupsi, dari level proyek hingga pengambil kebijakan, dibuka terang tanpa kompromi.

“Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini ujian keberanian negara. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika ada yang terlibat, siapapun dia, harus diseret,” tegas Yasir.

Menurutnya, sikap AP2 Indonesia mencerminkan kegelisahan publik terhadap dugaan kebocoran anggaran yang nilainya disebut-sebut fantastis dan sistemik. Ia menyoroti sejumlah proyek strategis yang diduga bermasalah, mulai dari program NUFReP, proyek irigasi, pendanaan ADB di Ditjen SDA, hingga berbagai proyek di Ditjen Cipta Karya seperti infrastruktur pengelolaan sampah, kelebihan bayar perumahan, proyek air minum, dan pengolahan air limbah.

“Kerugian negara diduga tidak kecil—bahkan bisa tak terhitung. Ini alarm keras bahwa sektor infrastruktur kita belum bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.

Yasir juga mengungkapkan bahwa rencana aksi demonstrasi di Kementerian PU sempat ditunda karena momentum mudik Lebaran. Namun ia memastikan aksi akan kembali digelar dengan kekuatan penuh setelah para anggota kembali.

“Ini hanya jeda, bukan berhenti. Setelah semua kembali dari mudik, kami akan turun lagi. Tekanan publik tidak boleh padam,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan kepada Menteri PU bukan sekadar simbolik, melainkan dorongan agar proses hukum berjalan transparan, cepat, dan menyasar aktor utama, bukan hanya pelaku lapangan.

Di tengah sorotan publik, langkah Dody Hanggodo kini menjadi pertaruhan: apakah pengusutan dugaan korupsi di tubuh Kementerian PU akan benar-benar menembus “tembok kekuasaan”, atau kembali kandas seperti kasus-kasus besar sebelumnya.