Menteri Dody Akui Masih Ada Budaya Koruptif dan Permisif di Kementerian PU

Jakarta, MI - Menteri Pekerjaan  Umum (PU), Dody Hanggodo mengakui masih ada budaya koruptif dan permisif di Kementerian PU.

Hal itu dikatakan oleh Dody Hanggodo di kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

"Memang dalam beberapa kesempatan, Bu Inspektorat Jenderal (Irjen) (Maulidya Indah Junico) mengatakan memang ada budaya koruptif dan permisif di semua unit organisasi, ya tinggal diperbaiki sistemnya aja kan, dikasih tahu, dan dikasih deadline," kata Menteri Dody.

Selain masih adanya budaya koruptif dan permisif, Menteri PU mensinyalir generasi muda PU yang berlomba-lomba mendapatkan jabatan eselon I, II, dan III.

"Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon I, II, III secepat-cepatnya dan itu gak boleh," kata Menteri Dody.

Terkait budaya koruptif dan permisif, Menteri Dody mencontohkan soal makan siang. Pejabat di lingkungan PU sudah digaji namun tetap ingin dibayar oleh negara.

"Yang paling sering ditemui itu soal makan siang, yang merupakan sudah bagian masuk dari gaji kita tapi masih juga minta dilayani oleh negara di tempat kerja, itu sebenarnya korupsi. Nanti kalau tidak ditegur, tidak dikasih tahu, ini salah. Gak boleh lagi ya, kalau masih, saya kandangin ya," contohnya.

Oleh karena itu, sebagai Menteri PU, dirinya berkewajiban untuk membersihkan budaya koruptif dan permisif tersebut.

"Kalau saya ditugaskan di PU, saya harus berpikiran positif, tugas saya satu, bukan bangun jembatan, bukan bangun jalan, tapi bersih-bersih dan saya berpikiran bahwa masih banyak orang-orang di PU yang baik, haqul yakin saya itu," kata dia.

"Kedua, saya tidak mau seperti dulu-dulu lagi. Saya maunya kalau eselon I yang salah, ya eselon I nya masuk penjara. Bukannya kalau eselon I yang salah lalu dibuang eselon II, dibuang eselon III, dibuang eselon X, lalu masuk penjara, itu yang gak boleh. Itu akan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi-generasi muda PU," tegasnya.

Meski demikian, ia meyakini masih banyak orang baik dan bertanggung jawab di internal PU.

"Kalau gak ada orang baik di PU, gak mungkin ada laporan ke Kejaksaan oleh ibu Irjen dan bu Sekjen, gak mungkin ibu-ibu (Maulidya Indah Junico dan Sekjen PU) bawa surat kosong ke Kejagung dan itu pasti hasil kerja orang-orang PU juga. Itu sudah ditunjukkan oleh Bu Irjen dan Sekjen dengan melaporkan ke APH. Kalau sudah di APH, yang monngo mau diapain, kita gak tahu," ujar Menteri Dody.