Kementerian PU Digedor: Jangan Cuma Bongkar Borok, Seret Pejabat ‘Kebal Hukum’ ke Penjara!

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik keras terhadap langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang dinilai terlalu terbuka membongkar dugaan bobrok di internal kementeriannya tanpa diiringi tindakan nyata.

Begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026), pengamat kebijakan publik itu juga menegaskan, pengungkapan soal pejabat “untouchable”, praktik dana janggal, hingga indikasi budaya koruptif di tubuh Kementerian PU justru akan menjadi bumerang jika tidak segera ditindaklanjuti secara hukum.

“Publik tidak butuh cerita. Publik butuh tindakan. Kalau memang ada pelanggaran, bawa ke penegak hukum. Jangan berhenti di pernyataan,” tegasnya.

PU Disebut Sarang Masalah: Dari ‘Dirjen Kebal Hukum’ hingga Budaya Korupsi

Fernando menyoroti serius apa yang diungkap Dody sebagai sinyal kuat adanya masalah sistemik di Kementerian PU. Ia menilai istilah “dirjen kebal hukum” bukan sekadar retorika, tetapi indikasi adanya kekuasaan yang tidak tersentuh mekanisme kontrol.

Menurutnya, kondisi ini sangat berbahaya karena menunjukkan adanya lingkaran kekuasaan yang melindungi pejabat tertentu, bahkan dari jerat hukum.

“Kalau ada pejabat yang merasa kebal hukum, itu artinya sistem pengawasan di kementerian tersebut gagal total,” ujarnya.

Tak hanya itu, praktik pengumpulan dana janggal yang diungkap Dody juga dinilai sebagai indikasi adanya mekanisme keuangan informal yang berpotensi disalahgunakan.

“Pengumpulan dana yang tidak masuk akal secara waktu itu bukan sekadar keanehan. Itu harus didalami, karena bisa jadi pintu masuk praktik korupsi yang lebih besar,” kata Fernando.

Kementerian ‘Basah’: Anggaran Jumbo, Risiko Korupsi Raksasa

Fernando menegaskan bahwa Kementerian PU selama ini dikenal sebagai “kementerian basah” karena mengelola anggaran infrastruktur yang sangat besar. Proyek jalan, jembatan, bendungan, hingga pembangunan nasional lainnya membuat aliran uang di kementerian ini sangat masif.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai potensi penyimpangan bukan hanya besar, tetapi juga terstruktur jika tidak diawasi ketat.

“Ini kementerian dengan anggaran ratusan triliun. Kalau tidak dibersihkan total, potensi kebocoran uang negara bisa luar biasa besar,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa proyek infrastruktur sering menjadi ladang permainan bagi oknum tertentu, mulai dari pengaturan proyek, mark-up anggaran, hingga praktik suap.

Sindir Dody: Jangan Bangun Narasi ‘Deep State’ Tanpa Bukti Tindakan

Fernando juga menyinggung pernyataan Dody yang mengaitkan kondisi internal kementerian dengan istilah “deep state” yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, narasi tersebut justru berbahaya jika tidak diikuti pembuktian konkret.

“Kalau bicara deep state tapi tidak ada langkah hukum, itu justru memperkeruh situasi. Harusnya dibuktikan, siapa, di mana, dan apa pelanggarannya,” ujarnya.

Kritik Budaya ASN: Dari Fasilitas Kecil hingga Mental Koruptif

Fernando juga menyoroti pernyataan Dody soal kebiasaan kecil ASN, seperti masih meminta fasilitas makan padahal sudah termasuk dalam gaji. Ia menilai hal itu mencerminkan mentalitas yang lebih besar: pembiaran terhadap penyimpangan.

“Korupsi itu tidak selalu besar. Dari hal kecil yang dibiarkan, lama-lama jadi budaya. Itu yang berbahaya,” katanya.

Ia sepakat bahwa jika tidak dihentikan, pola pikir tersebut bisa mendorong generasi muda ASN untuk melihat korupsi sebagai hal yang normal dalam karier birokrasi.

Desak Penindakan: Jangan Lagi Korbankan Level Bawah

Fernando secara tegas meminta agar jika memang ada pejabat tinggi yang terlibat, maka harus diproses hukum tanpa kompromi. Ia menolak praktik lama yang hanya menjadikan pejabat level bawah sebagai “tumbal”.

“Kalau eselon I salah, ya eselon I masuk penjara. Jangan hanya yang kecil-kecil yang dikorbankan,” tegasnya.

Menurutnya, keberanian pemerintah diuji dari sejauh mana berani menyentuh elite birokrasi, bukan hanya pelaksana di lapangan.

Ujian Serius Pemerintahan Prabowo

Fernando menilai, polemik ini menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.

Jika tidak ada langkah konkret, maka kepercayaan publik bisa tergerus.

“Ini bukan sekadar isu internal kementerian. Ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Momentum atau Sekadar Gimik?

Di akhir pernyataannya, Fernando menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kementerian PU seharusnya menjadi momentum besar untuk reformasi total.

Namun ia mengingatkan, momentum itu bisa hilang jika tidak diikuti tindakan nyata.

“Kalau hanya berhenti di pernyataan, publik akan melihat ini sebagai gimik. Tapi kalau ditindak, ini bisa jadi titik balik bersih-bersih birokrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap adanya berbagai kejanggalan serius di internal kementeriannya. Ia mengaku mendapat tekanan dari dalam saat mencoba mengusut dugaan penyimpangan anggaran.

Alih-alih mendapat laporan korupsi, ia justru menerima audit yang menyasar dirinya sendiri. Ia juga menemukan indikasi pejabat yang seolah kebal hukum, praktik dana janggal, hingga kebiasaan ASN yang mencerminkan penyimpangan.

Dody bahkan menegaskan bahwa penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi. Namun hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret dari pernyataan tersebut.